KPK Saja Dilemahkan, Jokowi Berusaha Lindungi Apa dari Anies Baswedan?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana memberikan kritikan tajamnya untuk Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Pilpres 2024.

Dirinya meminta adanya netralitas yang ditunjukkan oleh kepala negara tersebut dalam pesta demokrasi. Tak elok jika ikut menentukan strategi politik.

Baca Juga: Dulu Ngebela Biar Tak Dipenjara, Kini Elite NasDem Dikecewakan Tiktoker Bima: Jokowi Itu Presiden...

Bahkan Denny heran, apa yang sebenarnya coba dipertahankan oleh Jokowi. Terlihat kepada negara tersebut cawe-cawe sana dan sini.

"Apa pun kalau presiden ikut menetukan strategi koalisi, ikut menentukan strategi pasangan calon, itu sudah keluar dari prinsip presiden sebagai wasit Pilpres yang harusnya adil dan netral," kata Denny, Selasa (9/5/2023). 

Denny pun mempertanyakan legacy kepemimpinan Jokowi terkait dengan persoalan hukum dan pemberantasan korupsi 

"Terakhir dikatakan beliau berhak karena ini melanjutkan legacy-legacy keberlanjutan pembangunannya saya kalau masalah ekonomi tidak punya hak kompetensi untuk bicara. Tapi kalau untuk bicara hukum dan pemberantasan korupsi legacy semcam apa yang akan dilanjutkan," ungkapnya. 

Menurutnya, Presiden Jokowi adalah orang yang paling bertanggungjawab atas pelemahan, kelumpuhan dan pembunuhan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Karena pelemahan kelumpuhan dan pembunuhan KPK itu dilakukan melalui perubahan UU KPK dan presiden tidak hanya sebagai kepala eksekutif justru legislatif yang ikut menyetujui perubahan UU KPK itu beliau adalah kepala koalisi dalam lembaga kepresidenan," tuturnya. 

"Jadi legacy hukum apa yang ingin diteruskan, menurut saya penegakan hukum dan korupsi di era Jokowi itu adalah yang terburuk yang terkonfirmasi oleh IPK yang turun sampai 4 poin terburuk dalam sejarah reformasi," sambungnya. 

Lebih lanjut, ia pun mengatakan, di lain sisi memang Presiden Jokowi mengaku tak ikut cawe-cawe terkait urusan Pilpres 2024. Namun di sisi lain justru Jokowi membangun komunikasi di belakang dengan pimpinan partai-partai politik. 

"Tapi di Palung belakang bicara lah dengan para pimpinan parpol dengan para ketua-ketua partai dan lain-lain akan dikonfirmasi bahwa presiden lah yang menetukan kenapa Sandi mendekati PPP, kenapa Erick Thohir mendadak dangdut menjadi NU, kenapa pak Prabowo diminta berpasangan dengan Airlangga," tuturnya. 

Baca Juga: Bukan Ganjar Pranowo! Jokowi Disebut Bakal Dukung Penuh Sosok Ini di Pilpres 2024: 'Sangat Jelas, Sosok Itu Adalah...'

"Kenapa ada upaya upaya menjegal Anies Baswedan, saya pikir hentikan presiden. Jadi lah wasit yang netral karena itu lah amanat konstitusi kita," pungkasnya.