Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas menyoroti pentingnya independensi lembaga pemberantasan korupsi dan keterlibatan masyarakat sipil dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia.
Ia menilai pengawasan terhadap kekuasaan perlu diperkuat di tengah persoalan korupsi politik, tingginya biaya pemilu, dan perubahan regulasi.
Busyro menekankan bahwa kualitas demokrasi tidak cukup diukur dari pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) secara berkala.
Menurutnya, integritas pemimpin yang dihasilkan, proses politik yang berlangsung, serta kemampuan lembaga negara menjalankan fungsi pengawasan menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas demokrasi.
Busyro menilai perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019 berdampak terhadap independensi dan kapasitas lembaga antirasuah dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi.
Ia menilai independensi KPK merupakan salah satu prasyarat penting untuk menjaga akuntabilitas kekuasaan. Ketika lembaga pengawasan menghadapi tantangan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, upaya pemberantasan korupsi juga membutuhkan perhatian lebih besar.
Busyro turut menyoroti korupsi politik yang berkaitan dengan praktik politik uang dan pengaruh pemodal dalam proses pemilu. Kondisi tersebut dinilai berpotensi merusak kualitas kompetisi politik dan memengaruhi integritas kepemimpinan yang dihasilkan.
Selain penguatan lembaga negara, Busyro menekankan pentingnya peran organisasi masyarakat sipil dalam menjaga demokrasi. Menurutnya, masyarakat sipil harus tetap kritis, independen, serta aktif mengawasi kebijakan publik dan jalannya pemerintahan.
Ia menilai kritik dan gagasan yang disampaikan dalam forum diskusi tidak boleh berhenti sebagai wacana, tetapi harus ditindaklanjuti melalui langkah konkret untuk mendorong perbaikan sistem politik.
Busyro pun mendorong mobilisasi masyarakat sipil untuk mendesak revisi undang-undang yang mengatur partai politik dan pemilu.
“Perlunya mobilisasi masyarakat sipil untuk mendesak revisi undang-undang partai politik dan pemilu. Selain itu, gagasan yang disampaikan dalam forum perlu diterjemahkan menjadi rencana tindak lanjut yang nyata,” ungkap Busyro.
Menurutnya, keterlibatan aktif masyarakat sipil diperlukan untuk memperkuat pengawasan kekuasaan, mendorong pembenahan regulasi, dan memastikan demokrasi berjalan dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas.
Busyro Muqoddas menyoroti independensi KPK, korupsi politik, dan mendorong masyarakat sipil bergerak mendesak revisi UU Partai Politik dan Pemilu.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait: