Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Ada Duit Rp70 Miliar Diduga Mengalir ke Muktamar NU, Ini Kata KPK

Ada Duit Rp70 Miliar Diduga Mengalir ke Muktamar NU, Ini Kata KPK Kredit Foto: KPK
Warta Ekonomi, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara soal pengakuan tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Fahd Arafiq, mengenai pemberian uang Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).

Lembaga antirasuah itu menyatakan masih memprioritaskan pendalaman perkara pokok sebelum menindaklanjuti berbagai informasi yang disampaikan kepada penyidik.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, fokus penyidikan saat ini masih berkaitan dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan gratifikasi atau penerimaan lain oleh sejumlah oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Baca Juga: Tersangka Korupsi ATR/BPN Ngaku Dimintai Rp100 Miliar untuk Dana Talangan Muktamar NU

“Yang pertama KPK tentu masih akan fokus pada substansi pokok perkara,” kata Budi kepada wartawan, dikutip Jumat (20/11/2026).

Budi menjelaskan, dugaan penerimaan tersebut berkaitan dengan temuan uang dalam jumlah besar saat penyidik menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Uang itu diduga tidak hanya berkaitan dengan layanan pertanahan, tetapi juga setoran rutin dari sejumlah kantor pertanahan maupun kantor wilayah.

“Dari peristiwa yang tertangkap tangan itu tim menemukan sejumlah uang dalam nominal yang cukup besar yang diduga diperoleh para oknum di Kementerian ATR/BPN tidak hanya soal layanan pertanahan tapi juga diduga berkaitan dengan setoran-setoran rutin dari para kantah ataupun kanwil,” ujarnya.

Terkait laporan masyarakat setelah perkara tersebut naik ke tahap penyidikan, Budi menyampaikan apresiasi. Ia memastikan setiap informasi yang masuk akan dipelajari dan ditelaah untuk memperkaya proses penanganan perkara.

“Tentunya setiap laporan itu akan dipelajari, ditelaah, dan dijelaskan dan bisa menjadi pengayaan dalam proses penanganan perkara di KPK,” ucap dia.

Baca Juga: ICW Laporkan Puan Maharani dan Habiburokhman Usai Sahkan UU Perampasan Aset, Ada Apa?

Sebelumnya, Fahd Arafiq mengklaim telah memberikan uang sebesar Rp70 miliar untuk kepentingan penyelenggaraan Muktamar NU. Ia bahkan menilai KPK keliru menetapkannya sebagai tersangka karena, menurut pengakuannya, dana tersebut secara khusus ditujukan bagi organisasi Nahdlatul Ulama.

"KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama," kata Fahd di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11) malam.

Fahd juga mengaku sempat dimintai uang Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, yang kini turut menjadi tersangka dalam perkara tersebut. Ia menyebut awalnya menolak permintaan itu pada 25 dan 26 Agustus sebelum akhirnya bersedia memberikan dana yang disebutnya sebagai bantuan untuk Muktamar NU.

"AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang nggak etis saya sebutkan dia. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU," kata Fahd usai pemeriksaan pada Selasa (10/11) malam.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Belinda Safitri
Editor: Belinda Safitri