Wajibnya Netralitas Jokowi, Nasib Pemilu Disoroti: Enggak Menarik, Masa Calonnya Cuma Ganjar dan Prabowo?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyoroti dinamika politik jelang perhelatan pesta demokrasi 2024.

Dirinya mengatakan sebaiknya hal tersebut diadakan dengan peserta yang lebih dari dua calon pasangan, menurutnya akan lebih menarik.

Baca Juga: Nekat Mengusung Anies Baswedan, Motif Surya Paloh Disorot Tajam: Iri Melihat Suksesnya Pengusungan Jokowi

Refly mengatakan, Anies Baswedan akan menjadi sebuah keunikan dalam pesta demokrasi tersebut, apalagi jika muncul calon pasangan baru.

"Kita harap ada genuine election. Kalau yang bertanding cuma Ganjar, Prabowo, enggak menarik. Kalau ada Anies, menarik, meski babak belur. Apalagi kalau Airlangga-Zulhas berani, bisa jadi 4 calon," kata Refly, Selasa (9/5/2023)..

Untuk itu, kata dia, sebaiknya dengan adanya kontestasi demokrasi Pilpres 2024 ini tidak dianggap sebagai ajang pemilihan umum dengan penuh kepura-puraan.

Apalagi, Indonesia sendiri sudah diperjuangkan agar bisa menjalankan reformasi lewat sistem pemilihan kepada rakyat yang diubah.

"Kalau pura-pura, ngapain kita ubah sistem pemilihan dari MPR? Pemilihan langsung agar kita punya kebebasan dan lebih banyak calon," ungkapnya.

Refly pun berharap agar Presiden Jokowi ke depan bisa memastikan perhelatan Pilpres 2024 bisa berjalan jujur hingga adil. Menurutnya, Jokowi sebagai kepala negara harus bertindak netral.

Apalagi setelah menjadi sorotan usai mengumpulkan 6 pimpinan partai politik tanpa NasDem di Istana beberapa waktu lalu.

"Intinya bahaya laten pemilu yang curang gitu. Karena itu menurut saya legacy Jokowi yang harus dia buat adalah memastikan pemilu itu jujur dan adil," tuturnya.

Baca Juga: Sudah Gabung Circlenya Jokowi, Sandiaga Enggak Mungkin Jadi Wakilnya Anies Baswedan Lagi

"Caranya adalah dia bertindak netral, tidak mengendorse salah satu calon, tapi melakukan sebuah langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa pemilu ini jujur dan adil. Betul-betul dilakukan sebagaimana amanat konstitusi," sambungnya.