Sekjen NasDem Jadi Tersangka, Pengamat Peringatkan Partai Istana Soal Jokowi: Dia Memaksa Kemauannya Dituruti!

Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat angkat suara soal heboh penetapan Menkominfo yang juga Sekjen NasDem Johnny G Plate sebagai tersangka dugaan korupsi.

Menurut Achmad, penetapan status tersangka kepada elite NasDem tersebut sangat berkaitan dengan sikap NasDem mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Penetapan tersangka tersebut juga dinilai Achmad merupakan sinyal yang dikirimkan oleh Jokowi kepada partai yang ada di bawah “ketiak” kekuasaannya.

“Banyak analis yang mengulas bahwa Penahanan Johhny G Plate juga artinya memberikan sinyal kepada para pendukung Presiden agar senantiasa tunduk dan patuh pada kepentingan istana khususnya soal Pilpres 2024,” ungkap Achmad dalam keterangan resmi yang diterima wartaekonomi.co.id, Jumat (19/5/23).

Baca Juga: Untung Belum Tentu, Generasi Mendatang Harus Tanggung Warisan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kebanggaan Jokowi!

Bukannya tanpa alasan, menurut Achmad, sinyal atau pesan yang Jokowi ingin sampaikan lewat status tersangka elite NasDem bukan sekadar gertakan saja.

Hal ini mengingat faktor historis di mana NasDem adalah partai yang setia memajukan Jokowi dari awal pilpres 2014. Menurut Achmad, jika NasDem yang sedari awal mendukung Jokowi diperlakukan demikian, maka partai istana yang baru merapat tentunya dapat dengan mudah diperlakukan serupa.

“Bila NasDem, partai pendukung pertama dan utama pemerintahan Jokowi sejak 2014 dapat dihukum sedemikan rupa, apalagi partai yang baru merapat kepada kekuasaaan di Periode Kedua. Pesan ini ditujukan khususnya kepada Gerindra, Golkar, dan PKB yang sering bergerilya menemui kelompok oposisi baik Nasdem, Demokrat dan PKS,” jelasnya.

Baca Juga: Omongan Amien Rais Nggak Main-main: Surya Paloh Sudah Dapat Hidayah, Jokowi Masih dalam Kesesatan!

Menurut Achmad, sinyal atau pesan yang ingin Jokowi sampaikan kepada partai di bawah kekuasaan istana adalah bahwa ia adalah seorang pemimpin yang bisa memaksa dan wajib ditaati. Kemauan sang presiden wajib dituruti termasuk soal Anies Baswedan.

Sayangnya, lanjut Achmad, hal ini dalam kerangka demokrasi tidak baik karena memaksakan kehendak pribadi dibandingkan suara rakyat.

“Pesan yang dilakukan istana tersebut menunjukkan Presiden adalah seorang leader yang memiliki keberanian memaksa, dirinya adalah sosok independen yang tidak mau tunduk kepada siapa pun kecuali kemauannya dituruti,” jelasnya.

“Kemauan tersebut bersifat subjektif dan kemauan tersebut adalah ancaman demokrasi. Seolah suara Presiden lebih hebat dan lebih kuasa daripada suara rakyat,” tambahnya.

Jokowi Bantah Intervensi Kasus

Adapun mengenai kabar adanya intervensi dari kekuasaan karena beda haluan politik terkait kasus Johnny Plate, Jokowi menegaskan Kejaksaan Agung bekerja secara profesional.

Baca Juga: Anies Baswedan Tak Pedulikan Warga Minoritas di DKI Jakarta? Pendeta Blak-blakan Bongkar Habis: Dia Betul-betul...

"Yang jelas Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu," kata Jokowi di Lanud Halimperdana Kusuma, Jumat (19/5/2023), dikutip dari laman cnbcindonesia.com.