Kejar Target PSR, Pemerintah Minta Swasta, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Bantu Pendanaan

Pemerintah Indonesia menyampaikan bahwa guna mencapai target penyelesaian program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dalam implementasinya dibutuhkan kolaborasi antar-berbagai sektor.

Staf Khusus Menko Perekonomian Bidang Penguatan Kerja Sama Ekonomi Internasional sekaligus Sekretaris Jenderal CPOPC, Rizal Affandi Lukman, mengajak pemerintah pusat dan daerah, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), perusahaan swasta, perbankan, lembaga keuangan, dan kelompok-kelompok petani harus bahu-membahu dalam mempercepat PSR.

Baca Juga: Target PSR Baru Capai 10%, Pemerintah: Kami Kejar 540 Ribu Hektare hingga 2024!

Hal itu Rizal sampaikan dalam seminar nasional bertajuk Palm Oil Financing Forum: How Banks & Financial Institutions Support the Replanting Program yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi di Menara Danareksa, Jakarta Pusat.

Rizal lalu mengungkapkan, pemerintah saat ini telah memberikan dukungan pembiayaan program PSR melalui BPDPKS sebesar Rp30 juta/hektare untuk maksimal lahan seluas 4 hektare/pekebun.

"Tentunya program pemerintah saat ini belum mampu memenuhi seluruh biaya yang dibutuhkan untuk membangun kebun PSR," katanya.

Rizal mengatakan, PSR membutuhkan biaya sekitar Rp50 juta hingga Rp65 juta per hektare, mulai dari Tanaman Bibit hingga mencapai Tanaman Menghasilkan. Bahkan, kata dia, biaya peremajaan sawit di lahan gambut bisa mencapai Rp89 juta/hektare.

"Hal ini membuat peran swasta, termasuk Lembaga keuangan dan sektor perbankan, menjadi sangat krusial," tegasnya.