Ini Penghalang Indonesia dalam Membentuk Bonus Demografi Menjadi Tenaga Kerja Siap Masa Depan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Digital ekonomi Indonesia memiliki nilai terbesar di Asia Tenggara, dengan perkiraan US$77 miliar pada tahun 2022, atau mengalami kenaikan 22% dari tahun lalu. Namun, kesenjangan kesetaraan digital yang meluas masih menjadi tantangan bagi Indonesia dan mempengaruhi ambisinya untuk mencapai visi Indonesia 2045.

Indonesia memiliki potensi bonus demografi yang baik di tahun-tahun mendatang. Hanya saja, menurut sebuah studi dari Kearney, Indonesia harus mengatasi masalah struktural dalam pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. 

Inisiatif digitalisasi di seluruh mata rantai industri telah dimulai - meskipun masih terbatas, sehingga menghambat populasi usia kerja untuk menjadi sumber daya manusia yang produktif dengan keterampilan utama untuk berkembang di dunia kerja di masa depan.

Partner dan President dari Kearney, Shirley Santoso, mengungkapkan bahwa Indonesia menyumbang 40% dari ekonomi digital Asia Tenggara, tetapi sebagian besar penduduk Indonesia masih belum dibekali dengan keterampilan TIK dasar yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dalam masyarakat berorientasi teknologi saat ini. 

Baca Juga: Punya Potensi Jumbo, Ekonomi Digital Menjelma Menjadi Buffer dan Akselerator Perekonomian

Menurut sebuah studi analisis terhadap 228 juta iklan lowongan pekerjaan baru-baru ini di Amerika Serikat, keahlian Artificial intelligence (AI)/ Machine learning (ML), Cloud computing, Product management, dan Social Media menjadi empat keterampilan yang paling dibutuhkan untuk lapangan pekerjaan yang terus berevolusi. 

“Para peneliti menemukan bahwa setidaknya salah satu kriteria keterampilan tersebut adalah syarat yang ditampilkan pada satu dari delapan iklan lowongan pekerjaan di AS,” jelas Shirley. 

Dalam kesempatan yang sama, Principal dari Kearney, Rohit Sethi, mengutarakan jika Indonesia harus segera mengembangkan infrastruktur pendidikan menjadi ekosistem digital yang kuat dan melibatkan pemerintah pusat, perusahaan swasta, BUMN, dan pelaku teknologi di bidang pendidikan. 

“Pendanaan yang cukup dari pemerintah dapat mendukung pengembangan ekosistem pendidikan secara digital. Beban pengeluaran pemerintah dapat dikurangi dengan merancang regulasi pendanaan untuk menarik sektornya”, kata Rohit. 

Melihat negara tetangga, seperti Cina dan Singapura, sistem pendidikan mereka telah beradaptasi untuk menciptakan tenaga kerja masa depan. Cina mengimplementasikan kebijakan untuk mempromosikan akses universal yang menghasilkan kenaikan pendaftaran sekolah sebanyak 50% dalam 8 tahun, seperti bermain/permainan sebagai sistem pedagogi utama pada masa prasekolah. Mereka juga membuat model “1+x” untuk pendidikan vokasi yang mengizinkan lembaga kejuruan dan universitas untuk menawarkan berbagai keahlian bersertifikat.

Baca Juga: Genjot Ekonomi Digital Merata di Seluruh Indonesia, Menko Airlangga Gencarkan Enam Strategi Ini

Lalu, Singapura meningkatkan sistem Institut Pendidikan Teknik untuk mengembangkan keterampilan teknologi dengan memperkuat kemitraannya. Pada level universitas, Cina mendatangkan mahasiswa internasional, fakultas, dan mitra untuk meningkatkan diplomasi dan pengetahuan. Singapura berfokus pada pembelajaran berdasarkan praktik, program khusus industri, universitas otonomi, perangkat berbasis teknologi dan inovasi, serta pedagogi yang fleksibel.

“Selain mengembangkan tenaga kerja masa depan, Indonesia juga perlu menyediakan sumber daya pelatihan TIK untuk melayani masyarakat yang kurang tinggi dalam pendidikan, penduduk lanjut usia, dan perempuan,” kata Rohit. 

“Sebagai contoh, di Singapura, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan membuat ‘Dewan Literasi Media’ sebagai platform literasi digital. Platform ini diisi dengan daftar sumber daya yang mencakup berbagai materi, mulai dari video hingga artikel, pidato, dan banyak lainya. Selain itu, mereka juga bermitra dengan lebih dari sepuluh organisasi untuk mendukung warga dalam menghadapi isu-isu yang terjadi di dunia maya seperti cyber bullying, penipuan online, dan sebagainya.”

Baca Juga: Menparekraf: Ekonomi Digital Perkuat Ketahanan Usaha Pelaku Parekraf

Meskipun Indonesia saat ini belum memiliki program komprehensif untuk menyiapkan keterampilan yang dibutuhkan oleh tenaga kerja di masa depan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sudah mengambil langkah proaktif untuk mengatasi masalah ini dengan membentuk platform "Digital Talent Scholarship". Inisiatif ini bertujuan untuk mempromosikan pengembangan keterampilan digital dan menjembatani kesenjangan keterampilan digital di Indonesia, dengan fokus pada pengembangan talenta yang dapat berkontribusi pada ekonomi digital negara.

"Inisiatif Kemenkominfo untuk membentuk Digital Talent Scholarship merupakan langkah nyata untuk memajukan ekonomi digital Indonesia. Dengan membekali tenaga kerja dengan keterampilan digital yang diperlukan, Indonesia akan lebih siap untuk bersaing di pasar global dan mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Shirley Santoso, Managing Director Kearney Indonesia.