Hadiri IWWEF 2023, Wapres Ma'ruf Amin Tekankan 4 Poin Utama Permasalahan Air

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin memberi sambutan pada pada acara Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum (IWWEF) 2023 dengan tema "Pembiayaan Kreatif untuk Infrastruktur Air dan Sanitasi dalam Mendukung Ketahanan Iklim dan Keberlanjutan" di Bidakara, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Dalam sambutannya, Wapres menekankan empat poin yang harus diperhatikan pada acara yang diselenggarakan oleh Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) tersebut.

Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin: Masih Banyak Masyarakat Belum Dapatkan Air Bersih

Pertama, terdapat kesenjangan pembiayaan infrastruktur air. Dari kebutuhan sebesar Rp123,4 triliun untuk pemenuhan akses air minum 10 juta sambungan rumah, yang dibiayai APBN hanya sebesar Rp21 triliun dan APBD hanya sebesar Rp15,6 triliun.

Diharapkan, sebagian besar sisanya diharapkan dapat dibiayai oleh BUMN dan swasta. Karenanya, dibutuhkan inovasi pembiayaan dan perluasan cakupan kerja sama pembiayaan melalui partisipasi sektor swasta dalam skema Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU).

"Pemerintah pusat dan daerah juga perlu mendorong munculnya inovasi pembiayaan yang menarik minat para pemangku kepentingan," kata Wapres.

Wapres menjelaskan, salah satunya, skema pembiayaan kreatif "source to tap", yakni pembangunan infrastruktur penyediaan air minum yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir, yang secara kolaboratif melibatkan pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh pemangku kepentingan terkait. Skema ini memberikan solusi berkelanjutan terhadap proyek-proyek KPBU penyediaan air minum.

Selain itu, inovasi pembiayaan lainnya adalah melalui Indonesia Water Fund, yang akan mendanai proyek-proyek perbaikan akses air bersih di Indonesia.

"Pemda dan BUMD agar memanfaatkan platform pendanaan strategis ini, sehingga percepatan target akses air minum yang layak dapat tercapai," ujarnya.

Kedua, proyek penyediaan air minum memiliki segmen pasar yang jelas, cakupan wilayahnya terukur, serta waktu pengembalian modalnya relatif cepat. Oleh karena itu, Wapres mendorong sektor swasta untuk memanfaatkan potensi ini dengan sebaik-baiknya.

Ketiga, perlu dikembangkan skema insentif yang menarik bagi investor, baik bersifat tarif serta kemudahan perizinan.

"Saya meminta pemerintah pusat dan daerah melaksanakan proses perizinan dengan lebih cepat dan mudah, supaya percepatan pencapaian berbagai target akses air minum sesuai RPJMN 2020–2024 dapat direalisasikan sesuai jadwal," jelas Wapres.

Keempat, perkuat tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum. Data Kementerian PUPR tahun 2021 menunjukkan jumlah PDAM yang statusnya "sehat" baru sekitar 58% dari total 388 PDAM, sisanya masih berstatus "kurang sehat" dan "sakit".

Wapres menegaskan, untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum, kondisi PDAM harus sehat dan didukung manajemen internal yang kuat sehingga mampu mengoperasikan sistem penyediaan air minum secara efektif dan efisien.

Sedangkan, untuk memperkuat tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum, PDAM didukung pemerintah daerah perlu fokus pada aspek keuangan, pelayanan, operasional, dan sumber daya manusia.

Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin dan DPD Dorong Islamic Financial Center Jadi Hub Keuangan Ekonomi Syariah Dunia

"Bagi PDAM yang belum berstatus sehat, dapat belajar dari kisah sukses PDAM yang sudah berstatus sehat, untuk kemudian dipraktikkan sesuai kondisi daerah masing-masing," ucapnya.

"Saya berpesan kepada pemerintah daerah sebagai pihak yang memperoleh pendelegasian kewenangan pengelolaan air minum, agar menciptakan iklim usaha yang kondusif di daerahnya, serta memperkuat komitmen dalam memberi layanan terbaik penyediaan air minum kepada masyarakat," tambah Wapres.