Wapres Ma'ruf Amin: Masih Banyak Masyarakat Belum Dapatkan Air Bersih

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menegaskan, di Indonesia, masih banyak masyarakat yang belum dapat menikmati air bersih yang layak dan aman. Padahal, penyediaan air minum yang layak merupakan amanat konstitusi.

Dari data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sekitar 7 dari 10 sumber air rumah tangga tercemar limbah. Kelangkaan air bersih dan sanitasi yang layak juga kerap menyertai daerah yang tingkat kemiskinan dan ketimpangannya tinggi.

Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin dan DPD Dorong Islamic Financial Center Jadi Hub Keuangan Ekonomi Syariah Dunia

Sementara itu, laporan Organisasi Meteorologi Dunia menyebutkan sejumlah 3,6 miliar penduduk dunia tidak mendapat akses air bersih yang layak, setidaknya selama sebulan dalam setahun pada 2018. Jumlah tersebut diperkirakan bertambah hingga 5 miliar orang nanti pada 2050.

"Oleh karena itu, penyediaan air bersih serta sanitasi yang layak tidak dapat ditawar. Dalam RPJMN 2020–2024, Pemerintah menargetkan 100% rumah tangga memiliki akses air minum layak pada 2024, termasuk 15% akses air minum aman, dan 30% akses air minum perpipaan," jelas Wapres pada acara pada Acara Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum 2023 dengan tema "Pembiayaan Kreatif untuk Infrastruktur Air dan Sanitasi dalam Mendukung Ketahanan Iklim dan Keberlanjutan" di Bidakara Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Menurut Wapres, masih terdapat celah yang signifikan dalam pencapaian target ini. Pasalnya, pada tahun 2022, akses masyarakat ke sumber air minum layak mencapai 91%, sedangkan akses air minum aman hanya 11,8% dan akses air minum perpipaan baru menjangkau 20,69%.

Adapun, untuk sanitasi, dalam amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), ialah dapat terwujud 90% akses sanitasi layak, termasuk di dalamnya 15% rumah tangga memiliki akses sanitasi aman, dan penurunan angka defekasi di tempat terbuka hingga 0% pada akhir 2024.

"Pencapaian akses air minum dan sanitasi sesuai target RPJMN tersebut akan mendukung percepatan tujuan ke-6 pencapaian SDGs di tahun 2030, yakni air bersih dan sanitasi layak yang berkelanjutan bagi semua," tegas Wapres.

Sementara itu, Ketua Umum Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) yang juga Dirut PT Air Minum Giri Menang (Perseroda), Lalu Ahmad Zaini, mengatakan, berdasarkan kinerja BUMD air minum 2022, dari 514 Kabupaten/Kota baru 293 atau 57,00% Pemerintah daerah (Pemda) yang telah memiliki Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan 389 yang dapat diaudit kinerjanya.

Dia menjelaskan, sebanyak 237 atau 60,9% Perusahaan AIr Minum (PAM) yang berkinerja sehat, sedangkan 101 atau 25,9% PAM yang berkinerja kurang sehat dan 51 atau 13,11% berkinerja sakit dengan akses perpipaan 19,47% dan sejumlah pelanggan sebanyak 14,7 juta sambungan.

"Sedangkan untuk tingkat kehilangan air (NRW) (33,72%) sedangkan Penerapan tarif Full Cost Recovery baru mencapai 37,8 % atau 147 PAM, sisanya 62,2% atau 242 PAM beroperasi dengan tarif tidak FCR atau menjual air di bawah Biaya Pokok Pelayanan (BPP)," jelasnya.

Menurutnya, Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengelola sumber daya air, termasuk kelangkaan air di beberapa daerah, polusi, dan infrastruktur yang tidak memadai.

Karena itu, dibutuhkan komitmen bersama para pemangku kepentingan untuk memaksimalkan pelayanan dasar air minum dan limbah domestik kepada masyarakat.

Baca Juga: Gelar Rapat DBON, Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Kejar Target Peningkatan Sektor Olahraga

Dalam acara IWWEF 2023 ini, PERPAMSI menginisiasi kembali aktifnya forum Southeast Water Utilities Network (SEAWUN) yang sempat vakum beberapa tahun sebelum Pandemi Covid-19.

"SEAWUN sebagai jejaring regional sektor air minum dan limbah antar asosiasi air di negara-negara ASEAN diharapkan dapat menjadi forum untuk meningkatkan kinerja anggotanya," ujarnya.