Moeldoko Pastikan Mekanisme Subsidi Pembelian Kendaraan Listrik Tidak Ribet

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan pemerintah telah melakukan evaluasi terkait mekanisme penyaluran subsidi untuk pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), terutama untuk jenis roda dua atau motor. Evaluasi tersebut diperlukan karena serapan kuota pemberian bantuan pembelian kendaraan listrik untuk roda dua masih rendah.

Untuk diketahui, pada 2023, pemerintah telah menyiapkan kuota pemberian bantuan pembelian kendaraan listrik untuk roda dua sebesar 200.000 Unit. Mengutip dari situs sisapira.id, dari jumlah kuota tersebut, per 5 Juni 2023, baru terserap 637, dengan status 4 unit sudah tersalurkan.

Baca Juga: Transisi Ke Kendaraan Listrik Berpotensi Tekan Emisi 6,9 juta ton CO2

"Pemberian subsidi untuk pembelian motor listrik ini merupakan semangat pemerintah untuk pengembangan kendaraan listrik. Jadi jangan berikan sesuatu yang ribet pada masyarakat. Dan sekarang pemerintah sedang siapkan mekanisme yang lebih sederhana dan praktis," kata Moeldoko dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/6/2023).

Moeldoko mengungkapkan, beberapa evaluasi yang dilakukan di antaranya terkait penggunaan kata "subsidi" pada penyaluran bantuan pembelian untuk kendaraan listrik jenis roda dua. Sebab, penggunaan kata tersebut diikuti oleh beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima.

Yakni, kata dia, terdaftar sebagai penerima manfaat KUR, bantuan produktif Usaha Mikro, bantuan subsidi upah, dan penerima subsidi listrik sampai dengan 900 VA.

"Bisa jadi dengan persyaratan tersebut masyarakat merasa ribet dan enggan untuk memanfaatkannya," ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah juga melakukan evalusi terkait percepatan pembayaran subsidi yakni berupa potongan harga sebesar Rp7 juta pada dealer.

"Jadi subsidi ini diberikan pada dealer. Dan ini sifatnya restitusi. Sehingga ada kesan pembayarannya lama. Ini yang sedang kita evaluasi, agar pembayaran bisa dilakukan dalam waktu satu hingga dua bulan," terang Moeldoko.

Baca Juga: Meski Alami Banyak Kendala, KSP Tegaskan Pengembangan DPSP Borobudur Terus Dilanjutkan

Pada kesempatan itu, Moeldoko juga menyinggung persoalan Baterai yang masih menjadi isu publik. Ketua Periklindo ini menyebut, sampai saat ini masih banyak pertanyaan di publik terkait kemanan, ketersediaan, kekuatan, hingga pengelolaan limbah baterai.

"Tantangan isu publik ini harus segera kita jawab, agar percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik bisa dilakukan," pungkasnya.