Prevalensi Stunting di Kepri Menurun, Wapres Optimis Capai Target Nasional

Prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menurun 2.2%. Berdasarkan Hasil Riset Status Gizi Balita Indonesia (SSGI) Tahun 2022, Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi terendah ke-4 (empat) se-Indonesia dan terendah ke-2 se-Sumatera.

Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma'ruf Amin, berharap prevalensi stunting di Kepri dapat mencapai target nasional, yaitu 14% pada tahun 2024 mendatang.

Baca Juga: TP PKK Pusat Gandeng Bapanas Percepat Penurunan Angka Stunting di Indonesia

"Bagus, Insyaallah dapat mencapai target nasional," kata Wapres saat meninjau progres penurunan stunting Posyandu Kasih II, Kecamatan Teluk Sebong, Desa Ekang Aculai, Bintan, Kepri, Kamis (8/6/2023).

Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menjelaskan, dari data yang ada, prevalensi stunting di Kepri tahun 2021 mencapai 17,6%, sedangkan pada tahun 2022 menurun menjadi 15,4%. Angka ini di bawah rata-rata angka stunting nasional tahun 2022, yaitu 21,6%.

Penurunan Prevalensi Stunting sangat berdampak pada Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Dari 99 kasus Tahun 2021, jumlah ini menurun menjadi 37 kasus pada Tahun 2022. Selain itu, penurunan Prevalensi Stunting juga berdampak pada Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB). Dari 306 kasus Tahun 2021, menurun menjadi 231 kasus pada Tahun 2022.

"Kami juga melakukan langkah strategis percepatan penurunan stunting dengan pemberian multivitamin taburia, pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil dan remaja putri, pemberian f100 untuk gizi buruk, pemberian makan tambahan untuk bumil dan balita, pemberian susu balita gizi buruk," jelasnya kepada Wapres.

Dia mengatakan, melalui Pencanangan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) Tingkat Nasional pada 18 Mei 2022, saat ini cakupan imunusasi lengkap Provinsi Kepulauan Riau berada di angka 92,5%. Penguatan Posyandu juga dilakukan untuk memberikan bantuan operasional posyandu sebanyak Rp825.000.000 yang diberikan kepada 165 posyandu di kabupaten dan kota se-Kepulauan Riau dengan masing-masing Posyandu menerima Rp5.000.000.