Moeldoko Komitmen Beri Dukungan Penuh Program Pemajuan HAM di Indonesia

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh terhadap program-program pemajuan hak asasi manusia (HAM), baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun kelembagaan melalui organisasi masyarakat sipil di Indonesia.

Moeldoko pun memberikan apresiasi terhadap kerja-kerja organisasi masyarakat yang terus membangun kesadaran terkait pentingnya HAM, salah satunya International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).

Baca Juga: KSP Harap PT Pertagas Miliki Peta Jalan untuk Capai Net Zero Emission

"Saya apresiasi INFID yang menjadi organisasi kritis tapi didasari dengan data yang konkret. Sebaliknya, kita yang ada di kekuasaan juga tidak boleh menggunakan kewenangan semena-mena, harus tetap berpedoman pada prinsip HAM," kata Moeldoko, saat menemui perwakilan pengurus baru International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) pada Rabu (14/6/2023) di Gedung Bina Graha, Jakarta.

Selanjutnya, Ia juga mengapresiasi penyelenggaraan Festival HAM yang secara kolaboratif diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), INFID dan Kantor Staf Presiden (KSP).

"Saya senang program Festival HAM berjalan dengan baik. Yang lebih senang lagi, permintaan makin banyak dari daerah. Ini indikasi bahwa ada kesadaran yang kuat dari pemda, bahwa HAM menjadi salah satu instrumen dalam pembangunan daerahnya," ujarnya.

Moeldoko juga selalu menekankan pentingnya penghormatan HAM kepada para prajurit. "Saya mengajarkan kepada para prajurit untuk bertempur dengan baik dan benar, yakni harus menghormati HAM. Kalau sedang melakukan serbuan, misalnya, tapi kita melihat anak kecil atau warga sipil non combatant, maka prajurit sudah terlatih untuk tidak asal menembak," jelasnya.

Menurut Moeldoko, Indonesia mampu melakukan pergeseran dari sentralistik ke demokrasi dengan lancar karena ada kesadaran kuat dari tentara nasionalnya yang dengan sukarela melepas semua struktur dan persoalan politik praktis terdahulu, memperbaiki doktrin, membenahi budaya. Oleh karenanya, TNI justru mengawal demokrasi dengan baik.

Baca Juga: KSP Tekankan Kolaborasi dalam Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Sementara itu, saat ini INFID memiliki anggota dan jaringan yang luas di Indonesia dengan  keanggotaan terdiri dari 76 organisasi masyarakat dan 2 anggota perorangan.

"Dana Abadi untuk organisasi masyarakat sipil ini satu hal yang masih menjadi atensi banyak lembaga. CSO di Indonesia perlu dipikirkan daya hidupnya apalagi dengan situasi COVID-19 beberapa tahun terakhir, ada pelemahan masif dan struktural sehingga daya kerja dan terjangkau butuh atensi sehingga bisa menjadi wajar dan berimbang. Jadi saya berharap ada perhatian dari pemerintah," harap Iwan Misthohizzaman, selaku Direktur Eksekutif INFID.