Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Anas Urbaningrum: PKN Bukan Partai Keluarga

Anas Urbaningrum: PKN Bukan Partai Keluarga Kredit Foto: Andi Hidayat
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum menegaskan bahwa partainya bukan milik pribadi ataupun milik keluarga. Oleh karenanya, keputusan pengusungan capres-cawapres mesti diputuskan bersama.

Pun begitu juga dengan langkah-langkah politik yang akan diambil PKN, Anas mengaku secara keseluruhan mesti dibahas melalui mekanisme kepartaian sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD/ART partai.

"Partai itu bukan milik pribadi saya, PKN itu bukan milik pribadi saya, bukan milik keluarga saya. Karena itu, semuanya keputusan harus dibahas bersama di partai berdasarkan mekanisme yang sudah diatur," kata Anas saat ditemui wartawan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Sabtu (15/7/23).

Anas juga mengatakan, penetapan arah alangkah PKN akan diumumkan sesuai tahapan-tahapan pemilu. Melalui hal itu juga, kata dia, PKN merumuskan target-target yang mesti diperoleh dalam gelanggang 2024 nanti.

"Prinsipnya kan tidak boleh telat toh. Nomor satu tidak boleh telat. Nomor dua tepat. Tidak telat dan tepat," jelasnya.

Anas juga menegaskan, arah langkah PKN diputuskan secara nyata tanpa melalui panggilan mimpi. Anas mengaku akan membahasnya secara sungguh-sungguh bersama struktur kepartaiannya.

Pun begitu juga dengan pencapresan di Pilpres 2024, Anas mengaku PKN akan menggodoknya secara terperinci. Bahkan kalau perlu, lanjut dia, menimbulkan perdebatan panas mengenai gagasan masa depan.

"Itulah yang akan kami godok serinci-rincinya, sekeras-kerasnya. Kalau perlu berantem di dalam berantem, maksudnya berantem pikiran gagasan," katanya.

Lebih lanjut, Anas menilai penggodokan itu tidak akan memakan waktu yang panjang. Pasalnya, dia menilai banyak kandidat capres dan cawapres yang hendak mencalonkan dirinya dalam gelanggang.

"Sekarang pun juga bacapres atau cawapres yang ada, baru bakal capres, bakal cawapres dan yang ingin banyak kan dan itu wajar. Yang repot adalah kalau Pilpres tapi tidak ada yang ingin jadi calon. Kalau yang ingin banyak justru baik," tandasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Andi Hidayat
Editor: Fajria Anindya Utami

Advertisement

Bagikan Artikel: