Menaker Ida Ungkap Pendekatan Indonesia terhadap Tiga Isu Prioritas G20 India

"Oleh karena itu, kita harus menetapkan kerangka kerja yang memperjelas status kepegawaian mereka, mengutamakan K3, menjamin perlakuan yang adil, dan menyediakan akses ke perlindungan sosial dan manfaatnya," tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, dalam konteks Indonesia, pemerintah telah bekerja sama dengan perusahaan platform dan perwakilan pekerja untuk mengembangkan kebijakan yang melindungi hak dan kesejahteraan pekerja gig.

Baca Juga: Eratkan Hubungan Industrial, Menaker Ida Gelar Pekan Olahraga Antarpekerja Kawasan Industri

Selain itu, upaya pemerintah untuk meningkatkan kepesertaan tenaga kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional merupakan langkah yang patut diacungi jempol untuk memperluas cakupan perlindungan sosial bagi para tenaga kerja tersebut.

"Ketiga, memastikan pembiayaan perlindungan sosial yang berkelanjutan," ungkapnya. Ia menyatakan, Indonesia percaya bahwa program perlindungan sosial harus berkelanjutan secara finansial. Artinya, mereka harus didanai dengan cara yang tidak membebani anggaran pemerintah. 

"Berdasarkan pengalaman Indonesia, kami mengeksplorasi sejumlah langkah, termasuk memperluas basis pendapatan, memperkuat sistem perpajakan, dan mengeksplorasi model pembiayaan yang inovatif. Kami juga percaya bahwa penting untuk memprioritaskan pengeluaran publik untuk perlindungan sosial, dan untuk terlibat dalam kerja sama dan bantuan internasional untuk meningkatkan sumber daya dan bantuan teknis," jelasnya.

Untuk itu, ia merekomendasikan untuk menyelaraskan dan menggabungkan prioritas ini dengan potensi hasil nyata yang dibahas dalam aliran keuangan G20 untuk memastikan penerapannya yang efektif.