Rp14,84 T Digelontorkan, Budi Arie Tegaskan Bakal Dialokasikan ke Program Utama Jokowi

Komisi I DPR RI menyetujui alokasi pagu anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun 2024 sebesar Rp 14,84 triliun dari usulan daftar isian pelaksanaan anggaran  (DIPA) senilai Rp 19,7 triliun. Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan dengan alokasi itu, Kementerian Kominfo mendukung tiga prioritas pembangunan nasional.

“Dari tujuh Prioritas Nasional (PN) yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020 - 2024, Kementerian Kominfo turut berperan dalam pembangunan yang termuat dalam Prioritas Nasional ke-3 meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan daya saing, PN ke-5 memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar, serta PN ke-7 memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik,” jelasnya dalam Rapat Kerja  Komisi I DPR RI dengan Menkominfo mengenai Rencana Kerja Anggaran Kementerian Kominfo di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (04/09/2023).

Baca Juga: Jokowi Resmi Buka KTT ASEAN: Dunia Tidak Baik-baik Saja, Kita Tetap Bersatu!

Dalam rapat perdana sejak menjabat itu, Menteri Budi Arie memaparkan realisasi tahun 2023 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2024.  

Sejalan dengan tema RKP TA 2024 Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kementerian Kominfo mengambil peran dalam empat arah kebijakan RKP Tahun 2024.

“Dari delapan arah kebijakan, Kementerian Kominfo mendukung empat arah kebijakan yaitu (1) penguatan daya saing, (2) percepatan pembangunan infrastuktur dasar dan konektivitas, (3) percepatan pembangunan Ibukota Nusantara, dan (4) pelaksanaan Pemilu 2024,” tutur Menkominfo.

Adapun program kerja Kementerian Kominfo antara lain  Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);  Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat, dan Layanan Publik; Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); Program Komunikasi Publik; dan Program Dukungan Manajemen.

Baca Juga: Ketum PBNU Bertemu Presiden Jokowi, Nyindir Deklarasi Anies-Imin? 

Menteri Budi Arie juga memohon dukungan Komisi I DPR RI agar perencanaan dan pembiayaan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.