Ini Strategi yang Pemerintah Lakukan untuk Transformasi Sektor Ketenagalistrikan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendukung aksi kolaborasi dengan para pakar energi baik dari dalam maupun luar negeri guna menuju target nasional Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060. 

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan transisi energi membutuhkan transformasi yang signifikan pada infrastruktur sektor ketenagalistrikan, terutama di negara-negara berkembang yang masih sangat bergantung pada energi fosil untuk pembangkit listrik. 

"Oleh karenanya perlu dilakukan peningkatan penggunaan energi terbarukan serta mengurangi penggunaan pembangkit listrik tenaga batubara secara bertahap," ujar Arifin dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (19/9/2023). 

Baca Juga: RI Hadapi Tantangan dalam Transisi Energi: Dari Over Supply Listrik hingga Pendanaan

Untuk mendukung transformasi infrastruktur ketengalistrikan tersebut, pemerintah akan membangun sekitar 700 Giga Watt (GW) pembangkit EBT. 

"Indonesia akan membangun sekitar 700 GW pembangkit listrik energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia yang diperkirakan mencapai 1.942 TWh pada tahun 2060," ucapnya. 

Selain itu, untuk mencapai target transisi energi, pemerintah kata Arifin akan melaksanakan upaya-upaya progresif melalui beberapa rencana strategi seperti melakukan peningkatan secara masif untuk PLTS di tahun 2030 dan dilanjut PLTB di tahun 2037.

Selain itu juga dengan memaksimalisasi pengembangan panas bumi hingga 22 GW, komersialisasi nuklir tahun 2039 dan peningkatan hingga 31 GW di tahun 2060, serta pengembangan Pump Storage di tahun 2025 dan Battery Energy Storage System (BESS) di tahun 2034.

Pengembangan transisi energi, pemerintah secara bertahap melakukan dekarbonisasi di sektor ketenagalistrikan antara lain dengan pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan sebesar 20,9 GW hingga tahun 2030 dan penghentian dini PLTU.

Di samping itu, adapula konversi pembangkit listrik tenaga diesel ke gas di 47 lokasi dengan kapasitas total 3.217 MW, program pembakaran biomassa yang dilaksanakan di 113 PLTU eksisting dengan total kapasitas 19 GW, hingga penyediaan dana untuk pengeboran di 20 wilayah kerja panas bumi dengan potensi 683 MW guna mengurangi risiko tinggi di sektor panas bumi.

"Setelah tahun 2030, diharapkan PLTU Batubara tidak akan dikembangkan lagi. Lalu, tambahan pembangkit setelah tahun 2030 hanya dari energi terbarukan. PLTU Batubara terakhir akan berakhir pada tahun 2058," tutupnya. 

Baca Juga: Hanya Tinggal Dua Langkah, Indonesia Bisa Menjadi Produsen Utama Baterai Mobil Listrik Dunia