BRIN Dipuji Usai Soroti Isu Data Intelejen Jokowi: Publik Akan Makin Percaya

Ia mengutip UU No 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang menyebutkan bahwa hakikat intelijen negara merupakan lini pertama dalam sistem keamanan nasional. Karena itu semua pekerjaan intelijen harus dirancang untuk kepentingan yang lebih luas dan bukan untuk kepentingan kekuasaan apalagi partai politik tertentu.

Baca Juga: Putra Jokowi Resmi Bergabung, PSI Belum Siapkan Jabatan hingga Proyeksi di Pemilu Nanti

“Saya setuju dengan analisis politik peneliti BRIN di atas. Memang sudah seharusnya data-data intelejen terkait parpol tidak dipegang kekuasaan, apalagi digunakan untuk menekan, mengintimidasi ataupun mengintervensi berbagai kebijakan internal parpol,” ujar Mulyanto.

Ia menambahkan, di alam Indonesia yang semakin demokratis, biarlah parpol semakin mandiri, moderen dan dewasa mengelola dirinya sendiri, termasuk mengambil keputusan-keputusan strategis terkait sikapnya terhadap kaderisasi kepemimpinan nasional. Kekuasaan tidak boleh mendikte dan mengintervensi parpol.

Baca Juga: Bukti Andalan Jokowi, Erick Thohir Diganjar Pengharagaan Tokoh Transformasi BUMN

“Parpol sebagai soko guru demokrasi harus didorong semakin matang sehingga Indonesia menjadi semakin stabil dalam menyongsong masa depannya,” tegasnya.