Bahlil Minta Isu Rempang Tak Dipolitisasi: Kasihan Kita Dipertentangkan Terus dengan Rakyat

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta isu yang tengah berkecamuk di Rempang, Kepulauan Riau, tidak dipolitisasi oleh sejumlah aktor politik.

Adapun Pulau Rempang sendiri berencana direvitalisasi sebagai kawasan sektor industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata.

Pada tahap awal, diketahui Pulau Rempang menarik minat perusahaan kaca terbesar di dunia asal China, Xinyi Group yang berencana menaruh investasi sebesar US$11,5 miliar atau Rp174 triliun hingga 2080.

Baca Juga: Gagal di Relokasi, Kasus Rempang Eco City Terus Berjalan. Ini Enam Catatan Pentingnya

"Silakan kalian berpolitik, enggak apa-apa, tapi jangan jadikan isu-isu begini dalam urusan-urusan politik. Kasihan ini kita dipertentangkan terus dengan rakyat," kata Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2023).

Bahlil sendiri menilai politisasi isu Pulau Rempang sama halnya dengan membentuk negara yang penuh dengan fitnah. Dia pun menegaskan, tidak ada pemaksaan yang dilakukan pemerintah untuk merelokasi warga di Pulau Rempang.

"Ada saudara-saudara kita dari aparat yang masuk, awalnya sebelum saya turun, tapi begitu saya turun tidak ada lagi. Jadi, jangan negara ini dijadikan sebagai negara fitnah terus," tegasnya.

Lebih lanjut, Bahlil juga menyebut bahwa saat ini terdapat 322 Kartu Keluarga (KK) penduduk Pulau Rempang yang sedia direlokasi. Adapun angka tersebut dinilai terus meningkat menuju target relokasi, yakni 961 KK.

"Saya menyampaikan juga ada fakta dari 961 KK yang sudah menyatakan suka rela untuk digeser itu sudah mencapai 322 per hari ini, jadi tidak benar kalau ada isu itu dipaksa-paksa," tandasnya.

Baca Juga: Bahlil Sentil Pertamina 'Nafsu' Mainkan Blok Migas Sendiri Padahal Tak Maksimal