Waketum Partai Garuda Teddy Gusnaidi Sebut yang Mempersoalkan Keluarga Jokowi Berpolitik Sama Saja Anti UUD 1945

Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi heran dengan pihak yang getol membatasi keluarga Presiden Jokowi untuk turut serta dalam kehidupan politik.

Menurutnya, pihak penentang yang mengatasnamakan diri anti politik dinasti justru menjadi aktor penghambat bagi kesetaraan hak dalam demokrasi, yang mereka mengklaim memperjuangkannya.

"Apakah anak PNS tidak boleh menjadi PNS? Apakah anak aktor film tidak boleh menjadi aktor film? Apakah anak penjual bakso tidak boleh menjadi penjual bakso? Apakah anak Atlet tidak boleh menjadi atlet? Apakah anak Presiden tidak boleh menjadi Presiden?," kata Teddy dalam keterangannya.

Ia menambahkan dalam konstitusi yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa setiap orang berhak dan bebas dari perlakuan diskriminatif serta setiap warga negara juga berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

"Jadi setiap orang dan setiap warga berhak untuk itu," pungkas Juru Bicara Partai Garuda tersebut.

Untuk itu, lanjut Teddy, ketika ada yang mempermasalahkan keluarga Jokowi ikut dalam politik dan pemerintahan, artinya mereka sedang mempermasalahkan dan tidak setuju dengan UUD 45.

"Mereka mengintervensi hak warga negara Indonesia, melakukan tindakan diskriminasi. Itu tentu tindakan yang anti terhadap demokrasi. Mereka bicara Demokrasi tapi bertindak sebaliknya, yaitu anti terhadap demokrasi," kritiknya.