Menakar Kapasitas Kepemimpinan Kuantum Capres dan Cawapres Indonesia

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pada Rabu 25 Oktober 2023 lalu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden Indonesia (Pilpres) 2024. 

Momen tersebut sekaligus menandakan Indonesia resmi memiliki 3 pasang putra terbaik bangsa Indonesia yang akan berkontestasi dalam pesta demokrasi  akbar Pilpres 2024 demi memperebutkan kursi kepemimpinan atas 270 juta jiwa penduduk Indonesia. Adapun dua pasangan calon (paslon) lainnya yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Ketiga pasang paslon ini tentu akan beradu ide, gagasan dan program masing-masing dalam masa kampanye Pilpres 2024 kelak. Yang menarik, Andrew Tani, Bapak corporate culture Indonesia sekaligus Founder dan CEO Andrew Tani & Co, mengajak masyarakat untuk turut menilai kapasitas kepemimpinan kuantum dari ketiga paslon Pilpres 2024. 

“Saya mengajak kita semua untuk melihat lebih jauh mengenai tingkat kepemimpinan kuantum dari ketiga paslon tersebut, yang diukur dengan merujuk pada konsep inti dalam paradigma kepemimpinan saya,” urai Andrew dalam keterangannya kepada media massa. 

Baca Juga: Capres-Cawapres Minim Angkat Isu Perubahan Iklim, Parpol dan Caleg Diharapkan Ambil Bagian

Andrew, sapaannya, menerangkan, secara singkat, kepemimpinan kuantum merupakan konsep kepemimpinan yang mengadopsi prinsip-prinsip fisika kuantum dalam konteks manajemen dan kepemimpinan organisasi, baik itu organisasi bisnis, sosial, maupun negara. Era kuantum akan menggantikan era digital. Era ini akan menghadirkan goncangan baru yang signifikan dan lebih dahsyat lagi, ditandai ketika komputer kuantum memasuki dunia kerja. 

Secara sederhana, komputer kuantum menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk melakukan komputasi. Ini berarti bahwa, berbeda dengan komputer konvensional yang menggunakan bit sebagai unit dasar informasi, komputer kuantum menggunakan qubit yang memungkinkan mereka untuk menjalankan perhitungan yang jauh lebih kompleks dengan kecepatan yang sangat tinggi. 

“Era ini bukan hanya soal teknologi yang lebih canggih, tetapi juga akan menciptakan generasi baru manusia yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan komputasi yang tak terbayangkan sebelumnya,” Andrew menerangkan.

Berangkat dari konsep tersebut, kepemimpinan kuantum mengacu pada tuntutan yang sebaiknya dipersiapkan dari sekarang. “Kepemimpinan kuantum dibutuhkan di era saat ini karena era ini ditandai oleh perubahan yang cepat dan ketidakpastian yang tinggi,” jelas Andrew. 

Di tengah kompleksitas dan dinamika yang semakin meningkat, model kepemimpinan tradisional yang hierarkis dan otoriter seringkali dipandang tidak cukup efektif. Kepemimpinan kuantum memberikan kerangka kerja yang lebih cocok untuk mengatasi tantangan ini.  “Karena itu, di level bangsa, sudah saatnya kita mencoba mengajak para calon pemimpin kita untuk mengadopsi model kepemimpinan kuantum,” terang Andrew. 

Andrew menjabarkan, dalam paradigma kepemimpinan kuantum terdapat sejumlah faktor kunci yang dapat digunakan untuk mengukur kapasitas seorang pemimpin.  Yakni pertama, pemahaman atas dinamika kuantum. Penting bagi para Capres dan Cawapres untuk memahami bahwa dalam era kuantum, dunia kita tidak lagi dapat dijelaskan oleh model-model lama yang statis. Semua bergerak dan berubah dengan cepat. 

“Kepemimpinan kuantum mengharuskan pemimpin untuk memiliki pemahaman mendalam tentang kompleksitas dan ketidakpastian dalam menghadapi tantangan masa kini,” urai Andrew.

Baca Juga: Sangat Sedikit! Isu Perubahan Iklim Tak Jadi Prioritas Capres-Cawapres dalam Visi Misi

Kedua kebijakan yang adaptif. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk merancang kebijakan yang adaptif, yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang tak terduga. Ini mencakup fleksibilitas dalam merespons kebutuhan masyarakat, ekonomi, dan geopolitik.

Ketiga, kesadaran atas keterhubungan. Pemimpin kuantum memahami bahwa semua aspek kehidupan dan kebijakan terkait satu sama lain. “Hal ini mencakup kesadaran tentang dampak kebijakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, lingkungan, dan social,” ungkap Andrew.

Selanjutnya, kepemimpinan berbasis nilai. Paradigma ini menekankan pentingnya kepemimpinan yang didasarkan pada nilai-nilai yang positif dan inklusif. “Pemimpin harus bernafaskan Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-nilai Pancasila. Keadilan sosial, kesetaraan, rule of law dan keberlanjutan semakin dituntut di era kuantum,” jelas Andrew.

Dan terakhir, kemampuan untuk membangun konsensus. Dalam era kuantum, keputusan yang baik dibuat melalui proses konsensus maupun tindakan yang bertanggungjawab. “Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memfasilitasi dialog dan kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan yang diambil yang mampu memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada penduduk Indonesia,” kata Andrew.

Jadi, untuk mengukur tingkat kepemimpinan kuantum dari Capres dan Cawapres Indonesia, perhatian harus diberikan kepada sejauh mana kapasitas mereka memenuhi faktor-faktor tersebut di atas. Ini termasuk kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan, memahami interkoneksi antara berbagai isu, dan mempromosikan nilai-nilai positif. Ditambah keberanian untuk bertindak dengan risiko yang layak bilamana dituntut oleh kondisi. “Keberhasilan dalam memenuhi tantangan era digital akan menjadi indikator keberhasilan kepemimpinan mereka di era kuantum yang pada akhirnya akan membawa Indonesia memenuhi visi Indonesia Emas 2045, yakni menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera,” ujar Andrew memungkas penjelasannya.