Ungkit Penggiringan Wacana Satu Putaran, PDIP: Jangan Sampai Oknum Aparat Dipakai...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Elite PDI Perjuangan (PDIP), Aria Bima mengaku jalin komunikasi dengan pasangan dari Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Dirinya mengungkit adanya upaya penggiringan opini publik terkait dengan wacana satu putaran di Pilpres 2024.

Ia mengatakan, pihaknya bersama dengan kubu perubahan memiliki keyakinan yang serupa terkait dengan pesta demokrasi, yakni akan berlangsung dua putaran di Pilpres 2024. Menurutnya, wacana satu putaran sendiri malah digaungkan lewat pembangunan opini di Indonesia.

Baca Juga: PDIP-AMIN Menjalin Komunikasi, Ungkit Soal Kasus di Boyolali

“Iya. Kita tanya, lu percaya satu putaran? Enggak. Nah lu enggak, gue enggak. Gitu aja. Karna gini lho, ini kan ada opini publik, dibangun lewat survei, kemudian diglorifikasi satu putaran, kemudian survei yang harusnya memotret realitas tapi ini menggiring realitas opini yang ada,” jelasnya, dilansir pada Selasa (2/1).

Aria menjelaskan banyak survei-survei yang muncul baru-baru ini terkesan janggal karena kemunculannya yang begitu cepat padahal pengambilan sample survei itu harus menggunakan izin dari Kapolsek ke Bhabinkamtibmas. 10 hari setidaknya dibutuhkan untuk mendapatkan izin menyebarkan kuesioner.

“Ini yang kami bukan tidak percaya metodologinya. Bukan tidak percaya proses untuk menentukan samplenya, tapi pra-kondisi menurunkan kuesioner di tempat pengambilan sample. Ini memerlukan izin waktu 10 hari, ini selesai hasilnya mau berapapun bisa dipersiapkan,” jelas Aria.

PDIP-AMIN berharap upaya penggiringan opini ini hanyalah paranoia belaka. Pihaknya ingin pesta demokrasi yang damai hingga tak diwarnai keberpihakan institusi yang seharusnya netral dalam menghadapi pesta demokrasi di Indonesia.

Baca Juga: Jalin Obrolan Bareng Kubu Anies-Muhaimin, PDIP: Lu Percaya Satu Putaran?

“Jadi jangan sampai ada upaya menggiring opini lewat survei satu putaran. Seolah-olah itu demokratis. Sementara aspek dalam implementasi satu putaran itu adalah kerja aparat. Ini yang bahaya. Kami sepakat. Jangan sampai oknum aparat dipakai untuk memobilisasi dukungan dengan pembenaran prakondisinya adlh lembaga survei,” tuturnya.