BPKH Laporkan Kinerja, Wapres: Harus Ada Inisiatif Aman Namun Menghasilkan

“Target utama kami adalah untuk bisa membantu efisiensi dan rasionalitas biaya haji. Nanti kita akan masuk sebagai salah satu supplier di antara industri yang ada sebagai rekanannya Kementerian Agama,” urai Fadlul.

Lebih lanjut, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah juga melaporkan bahwa selama lima tahun berturut-turut, BPKH berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca Juga: Panduan Kehidupan, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pentingnya Fatwa Keagamaan di Indonesia

“Saya memberi apresiasi, karena hasil pemeriksaan dari BPK ini Wajar Tanpa Pengecualian. Itu saya kira satu hal yang luar biasa, yang harus dipertahankan terus,” ujar Wapres.

Mengakhiri pertemuan tersebut, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyampaikan tantangan BPKH di masa mendatang, seperti peningkatan kuota haji yang diinisasi oleh Kerajaan Arab Saudi. Sesuai Rencana Vision 2030, kuota haji akan ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 4,5 juta jamaah pada 2030.

Terkait hal ini, jajaran pengurus BPKH yang dilantik sejak akhir tahun 2022 ini berharap, kebijakan proporsi subsidi pemerintah dari dana pengelolaan haji dapat kembali dirasionalisasi, sehingga dana subsidi tersebut dapat mencukupi terus untuk dipergunakan bagi jamaah-jamaah haji pada tahun-tahun mendatang.

Sebagai informasi, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah hadir bersama Anggota Badan Pelaksana Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Acep Riana Jayaprawira, Anggota Badan Pelaksana Bidang ISBE dan TDTI Indra Gunawan, Anggota Badan Pelaksana Bidang PPIL Harry Alexander, Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi Luar Negeri M. Arief Mufraini, Anggota Badan Pelaksana Bidang Sekretariat Badan dan Kemaslahatan Amri Yusuf, dan Anggota Badan Pelaksana Bidang Pelaksana Bidang SDM dan PP Sulistiyowati.

Baca Juga: Soal Firli Bahuri, Wapres Ma'ruf Amin: KPK Harus Lebih Bermarwah

Sementara itu, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Sapto Harjono W.S., serta Tim Ahli Wapres Iggi Haruman Achsien dan Farhat Brachma.