Presiden Joko Widodo memberikan arahan saat penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023). Pemerintah menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024 yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun. | Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Gerakan protes civitas akademisi semakin meluas, hal ini terkait dengan manuver politik dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tuntutan top cawe-cawe hingga mundur semakin menggema dan menjadi perhatian sejumlah pengamat termasuk Syahganda Nainggolan.
Ketua Kajian Sabang Merauke Circle, mengatakan ada dua tuntutan utama yang patut disoroti dari gelombang protes ini, khususnya terkait Pilpres 2024.
Baca Juga: Warisan Utang Jokowi, Beban atau Booster Kemajuan?
"Jokowi jangan ikut-ikutan politik partisan dan Gibran mundur dari pencalonan yang sudah terbukti melanggar etika bernegara," ungkapnya, Selasa (6/2).
Lebih lanjut, Syahganda mengatakan bahwa Perguruan Tinggi adalah lambang moralitas sebuah bangsa sekaligus sebagai pusat peradaban. Sehingga, menyepelekan gerakan ini menunjukkan Jokowi bukan lagi seorang pemimpin beradab.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) baru-baru ini telah menjatuhkan vonis pelanggaran etika terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini memperkuat gelombang tuntutan.
Untuk merespon gerakan kaum professor dan keputusan tersebut, sebaiknya Jokowi segera berhenti cawe-cawe dan langsung meminta anaknya mundur dari kandidasi cawapres.
"Dengan mundurnya Gibran dari kandidasi, diharapkan demokrasi berjalan normal dan kampus menjadi tenang," terang Syahganda.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait:
Advertisement
