Warisan Utang Jokowi, Beban atau Booster Kemajuan?

Utang pemerintah yang tinggi akan menjadi konsentrasi presiden yang baru. Hal ini mengingat rasio atau jumlahnya yang terus melambung tinggi serta kekhawatiran akan kegagalan pengelolaan hal terkait untuk kemajuan dari Indonesia.

Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza menyatakan tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga masa pemerintahan saat ini seperti besar pasak dari tiang. Pihaknya mengingatkan banyaknya negara yang kaya namun gagal mengelola utangnya seperti Venezuela hingga Sri Langka.

Baca Juga: Korbankan Anwar Usman hingga Ketua KPU, Aktivis Sebut Keserakahan Politik Jokowi Sudah Terlihat Sejak Periode Kedua

“Venezuela mempunyai sumber daya minyak bumi yang memadai, tapi toh ternyata gagal dalam pengelolaan utang. Srilanka juga mengalami kegagalan dalam pengelolaan utang hingga harus menyerahkan Pelabuhan Hambatota ke China,” ungkapnya dalam diskusi dari "Masalah APBN, Utang dan Tax Ratio Rendah. PR Presiden Yang Akan Datang”, Senin (6/2).

Indonesia dikhawatirkan akan bernasib serupa, beberapa peristiwa patut menjadi perhatian misalnya membengkaknya biaya pembangunan dari Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang berpotensi menjadi jaminan akan proyek tersebut dikhawatirkan berujung pengambilalihan aset oleh China.

Namun utang tidak selalu menjadi hantu yang menakutkan, ia juga bisa menjadi sebuah kunci untuk membangun sebuah negara. Hal ini dibuktikan oleh pengelolaan utang secara cermat seperti yang dilakukan oleh Jepang, Korea Selatan dan China.

Baca Juga: Revisi UU KPK hingga Akali Aturan MK, Jokowi Dinilai Rakus Kekuasaan Lebih dari Soeharto

“Kuncinya adalah penegakan hukum yang kuat,, budaya malu untuk melakukan penyimpangan keuangan negara, dan pengendalian fiskal yang ketat terhadap utang,” jelas Hadi.