Soal Kesalahan Input Data TPS dan Sirekap KPU, Timnas AMIN: Nggak Ada Gunanya Minta Maaf

Anggota Dewan Pakar Tim Nasional (Timnas) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Bambang Widjajanto menilai kesalahan konversi data C1 dalam tabulasi suara yang terjadi di Komisi Pemilihan Umum (KPU), tak selesai dengan permintaan maaf.

Bambang menilai, pengakuan dan permohonan maaf baik kendati tak cukup menyelesaikan persoalan. Pasalnya, kata dia, ada unsur hukum yang dilanggar.

"Lihat, KPU mengakui kesalahan, fine, apa kemudian respon kesalahan itu, minta maaf, bagus. Tapi dalam sisi hukum nggak bisa cuman minta maaf," kata Bambang kepada wartawan di Rumah Koalisi Perubahan, Jakarta, Jum'at (16/2/2024).

Bambang menilai, KPU lebih baik memberikan kewenangan bagi tim kandidat capres-cawapres untuk melakukan pengauditan sistem rekapitulasi suara ketimbang meminta maaf.

"Salah satu bentuk permintaan maaf itu adalah memberi akses untuk tiap-tiap calon melakukan audit, itu baru. Kalau sekarang nggak ada gunanya minta maaf itu, sebentar lagi mau Idul Fitri dan Idul Adha, kita mintaa maaf itu di situ saja," tegasnya.

Di sisi lain, Bambang menilai kesalahan itu menjadi hal yang berbahaya secara psikologis. Pasalnya, publik tergiring dengan hasil penghitungan suara yang telah memenangkan salah satu kandidat. 

"Secara psikologis, kemudian orang sudah mengatakan 'sudahlah ngapain kita ikut-ikutan itu lagi.' Nah kalau dampak itu dikonversi apakah KPU mau bertanggung jawab terhadap itu?" tandasnya. 

Baca Juga: PDIP Bakal Jadi Oposisi? Peneliti Angkat Suara Soal Potensi Parlemen Menguat Pasca Pemilu 2024

Sebagaimana diketahui, Ketua KPU, Hasyim Asy'ari meminta maaf atas kesalahan input data C1 di tempat pemungutan suara (TPS) dengan Sirekap.

Hasyim mengaku tidak ada unsur kesengajaan dari kesalahan yang terjadi. Pada dasarnya, tutur dia, data C1 di TPS diinput sesuai dengan situasi di lapangan. 

"Tidak ada niat manipulasi, tidak ada niat untuk mengubah-ubah hasil suara, karena pada dasarnya formulir C hasil plano diunggah apa adanya sebagaimana situasi yang diunggah oleh KPPS. Itu bisa kita monitor dan bisa kita saksikan bersama-sama,” kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).

"Terhadap kesalahan tersebut, KPU mohon maaf dan akan dilakukan koreksi," tandasnya.