Ungkit Etika Politik, Din Syamsuddin Tolak Hasil Pemungutan Suara Pilpres 2024

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin bersama 100 tokoh menyatakan penolakan atas hasil penghitungan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sikap itu dia ungkap dalam acara Gerakan Pemilu Bersih yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (21/2/2024). Adapun penolakan itu didasarkan atas dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Baca Juga: 13 Pemimpin Negara Sudah Ucapkan Selamat ke Prabowo Atas Keunggulan di Pilpres

"Kami dengan penuh kesadaran dan keyakinan menolak hasil pemungutan dan perhitungan suara pilpres yang sedang berlangsung dan kelanjutannya," kata Syamsuddin di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu, (21/2/2024).

Dia menilai, terdapat penyimpangan terhadap proses pelaksanaan Pilpres tahun ini. Menurutnya, penyelenggaraan Pilpres tidak mengacu pada prinsip kejujuran dan keadilan.

"Serta etika politik berdasarkan agama dan budaya bangsa, khususya prinsip kejujuran dan keadilan," jelasnya.

Syamsudin menyebut, dugaan pelanggaran Pilpres dimulai sebelum dan saat proses penghitungan suara hingga penetapannya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Juga: Temukan Kecurangan? Anies Bongkar Problem Besar di Pilpres 2024, Simak!

"Hal demikian ditandai adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bermasalah melibatkan sekitar 54 juta pemilih, seperti yang diajukan oleh pihak tertentu ke KPU, yang tidak diselesaikan dengan baik," ungkapnya.

Di samping itu, Syamsuddin juga menyebut adanya intimidasi yang ditujukan kepada rakyat. Bahkan, dia menyebut ada upaya pengerahan aparat untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga: Pilpres Satu Putaran Buat Iklim Investasi Makin Gacor

Dalam hal ini, Syamsuddin juga menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan keberpihakannya melalu bantuan sosial (bansos) yang masif didistribusikan jelang pemungutan suara.

Pun begitu pula dengan penggelembungan suara. Dia menyebut praktik itu dilakukan untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.

Baca Juga: Denny JA Ungkap Lima Alasan Mau Bantu Capres Prabowo Subianto di Pilpres 2024

"Berdasarkan keterangan para ahli, adanya indikasi rekayasa kecurangan melalui IT KPU yang servernya berada di luar negeri, dan dirancang (by design) menguntungkan paslon 02," tandasnya.