Sekretaris Jenderal PKS, Aboe Bakar Al-Habsy menilai hak angket merupakan langkah tepat untuk menindak dugaan kecurangan di Pemilihan Umum (Pemilu). Kamis (22/2). | Kredit Foto: Andi Hidayat
Lebih jauh, Aboe menilai hak angket memiliki kekuatan dalam mengusut kecurangan Pemilu. Meski begitu, dia mengaku tengah menunggu langkah lanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai inisiator.
“Jadi gitu, jadi cukup kuat sekali tinggal kita tunggu lokomotifnya,” tandasnya.
Baca Juga: PKS Menang Pileg di Inggris, PDIP Menyusul di Posisi Kedua
Sebelumnya, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ganjar menuturkan, hak angket menjadi salah satu kewenangan yang dimiliki DPR untuk melakukan penyelidikan. Melalui hak angket, DPR dinilai berhak meminta pertanggungjawaban dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawaas Pemilu (Bawaslu) atas dugaan kecurangan di Pilpres.
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/2/2024).
Menurutnya, keterlibatan para partai pengusung dari Anies-Muhaimin kubunya cukup untuk mengajukan hak angket penyelidikan atas dugaan kecurangan Pemilu.
Baca Juga: Surya Paloh Bertemu Jokowi, PKS Ogah Pusing: Kewenangan Otonom Setiap Partai
"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Andi Hidayat
Editor: Aldi Ginastiar
Advertisement
