Langkah Cerdas Pemprov Jabar Atasi Wabah DBD

Warta Ekonomi, Bandung -

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengimplementasikan langkah-langkah strategis dalam menangani kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) pada tahun 2024. Dengan meningkatnya jumlah kasus DBD di wilayah ini, pemerintah setempat telah memberikan perhatian serius untuk memitigasi dampak kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti ini.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Barat Vini Adiani Dewi mengatakan, tidak ada cara lain untuk mencegah penularan demam berdarah dengue (DBD) akibat nyamuk Aedes Aegypti selain 3M Plus yang mutlak harus dilakukan pada saat ini.

Baca Juga: Lintasarta Kerja Sama dengan Pemprov Jabar untuk Perkuat SDM Digital

Menguras tempat penampungan air, kemudian menutupnya dan mengolah kembali barang bekas yang dapat membuat adanya genangan air, seperti ban bekas, kaleng, harus dilakukan untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk Aedes Aegypti pembawa DBD.

"Plusnya adalah dengan memelihara ikan atau hewan pemakan jentik di tempat penampungan air, menanam tanaman yang tidak disukai nyamuk juga dapat dilakukan sebagai langkah pencegahan," kata Vini kepada wartawan usai pada acara Bewara Jawa Barat (Beja), di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (8/3/2024)

Guna memassifkan gerakan 3M Plus, Dinas Kesehatan Jabar telah menyebarkan surat edaran, juga melakukan sosialisasi memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Tiktok dan podcast.

"Masalah tentang DBD selalu kita selipkan sepanjang tahun. Jadi edukasi enggak berhenti. Masyarakat selalu diingatkan bahwa 3M Plus menjadi kewajiban," katanya

Pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan DBD. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah meluncurkan kampanye massal untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya membersihkan genangan air, membuang barang-barang yang dapat menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk, dan menggunakan kelambu atau obat anti-nyamuk.

Investasi dalam penguatan infrastruktur kesehatan menjadi langkah krusial. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperluas fasilitas pelayanan kesehatan, meningkatkan kapasitas rumah sakit, dan menyediakan lebih banyak sumber daya untuk mendukung penanganan kasus DBD.

Selain itu, lanjut Vini, Dinkes  juga telah mendistribusikan abate kepada masyarakat sebagai mitigasi tambahan, serta alat pendeteksi dini bagi anak-anak, yaitu NS1.

Baca Juga: Pemprov Jabar: Surabi Menjadi Tolak Ukur Implementasi Birokrasi Perangkat Daerah

"Memang tidak begitu banyak. NS1 ini bisa diperiksa di Puskesmas, tapi kami berikan ke lokasi-lokasi yang tinggi demam berdarahnya," pungkasnya.