Pemprov Jabar: Surabi Menjadi Tolak Ukur Implementasi Birokrasi Perangkat Daerah

Warta Ekonomi, Bandung -

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meluncurkan platform Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi (Surabi)  dalam  pengukuran keberhasilan implementasi birokrasi pada level perangkat daerah. 

"Saya tekankan sistem platform Surabi hanyalah alat ukur bukan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. kita lah yang dapat meningkatkannya dari masa ke masa. Jadi itulah kewajiban kita mensejahterakan masyarakat Jawa Barat," kata Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin dalam sambutannya pada kegiatan Anugerah Reformasi Birokrasi Jawa Barat Tahun 2024 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate Kota Bandung, Rabu (6/3/2024)

Baca Juga: Inflasi Jabar Tertinggi Nasional pada Februari 2024, Bey Ungkap Faktor Penyebabnya

Pj Gubernur Jabar menjelaskan Pemerintah Pusat telah menginstruksikan untuk menangani bersama berbagai permasalahan seperti pengentasan kemiskinan, digitalisasi stunting, peningkatan realisasi investasi, pengendalian inflasi hingga kepada penggunaan produk dalam negeri.

"Sekali lagi saya minta kita semuanya agar tidak cepat berbangga dengan pencapaian ini. Masih banyak kerikil dalam perjalanan menuju Jawa Barat yang sejahtera," ungkapnya

Termasuk, kata Bey,  berbagai isu di Jawa Barat yang masih belum tuntas mulai dari persoalan sampah, kemacetan perkotaan hingga kepada penanganan bencana. 

"Kita harus terintegrasi dalam pemecahan permasalahan tersebut," ujarnya

Menurutnya, jika pemecahan masalah dilakukan secara parsial sulit bagi kita untuk mewujudkan harapan masyarakat untuk lebih terperhatikan kesejahteraannya. 

Baca Juga: Jadi Penyumbang Inflasi, Harga Empat Komoditas Ini Akan Diawasi BI Jabar

"Dengan optimisme dan semangat kebersamaan untuk mewujudkan tranformasi birokrasi yang terpadu, membumi dan berdampak di Jawa Barat," pungkasnya