Luhut Minta Pengkritik Pindah dari Indonesia, Begini Kata Anies

Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menegaskan bahwa kritik mesti dipandang sebagai proses pembelajaran bagi publik.

Hal itu dia ungkap menyusul pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, yang meminta pihak yang mengkritik pemerintah pindah dari Indonesia.

"Di dalam pengalaman saya di pemerintahan, ketika kita berada di pemerintahan, maka pertanyaan, komentar, kritik, itu harus dipandang sebagai proses pembelajaran pada publik," kata Anies kepada wartawan di Masjid Kubah Emas Dian Al-Mahri, Depok, Jawa Barat, Jum'at (15/3/2024).

Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, kritik menjadi bahan klarifikasi untuk menjawab keraguan rakyat terhadap kebijakan pemerintah. 

Menurutnya, kritik itu menjadi bagian penting dari prinsip demokrasi di samping gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan ruang oposisi.

"Prinsip dasar demokrasi minimal tiga, satu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah, kedua pemilu yang adil, jujur, bebas dan ketiga adanya ruang bagi oposisi," jelasnya.

"Jadi memang segalanya sifatnya seimbang. Saya melihat itu bagian prinsip dasar demokrasi," tandasnya.

Baca Juga: Anies Soal Oposisi: Harus Diberi Ruang!

Sebelumnya, Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan meminta pihak yang lancang mengkritik pemerintah tanpa membangun pindah dari Indonesia.

Hal itu dia ungkap dalam forum Business Matching 2024 beberapa waktu lalu yang membahas tentang kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia pun mengakui banyak kebijakan yang mesti diperbaiki. 

"Jadi banyak perubahan, tapi banyak kurang, iya tapi terus kita perbaiki. Jadi saya berharap kita semua harus bangga jadi orang Indonesia," kata Luhut.

"Kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan mengkritik semua jelek, semua jelek. Kalau jelek, pindah saja kau dari Indonesia," tandasnya.