Pencegahan Judi Online Dinilai Urusan Pribadi, Said Didu Kritik Jokowi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu, mempertanyakan penanganan terhadap judi online yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Ia mengkritik pernyataan pemerintah yang menyebut pencegahan kejahatan tersebut memerlukan pertahanan dari masyarakat dan pribadi masing-masing.

Menurutnyanya, pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan judi online merupakan tugas pemerintah serta penegak hukum di Indonesia.

Baca Juga: Ingin Akuisisi Sumber Beras Kamboja, Kenapa Jokowi Tak Invest ke Petani Indonesia?

"Bapak Presiden, itu tugas aparat dan pemerintah," ungkap Said Didu melalui akun media sosial X, Kamis (13/06/2024).

Ia mengingatkan bahwa jika rakyat yang melaporkan, mereka justru malah berisiko untuk menjadi korban dari pelaku judi online.

"Kalau rakyat yang laporkan, bisa-bisa jadi korban pelaku judi online" jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk saling mengawasi dan melaporkan jika terdapat indikasi judi online.

"Saya mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat luas untuk saling mengingatkan, saling mengawasi, dan juga melaporkan jika ada indikasi tindakan judi online," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan bahwa kejahatan judi online bersifat transnasional. Menurutnya, diperlukan adanya pertahanan dari masyarakat dan pribadi masing-masing untuk menghadapinya.

Baca Juga: PIK 2 Matikan Ekonomi Rakyat, Said Didu: Penguasa Berhentilah Zalim...

"Judi online itu sifatnya transnasional lintas negara, lintas batas, dan lintas otoritas. Sehingga salah satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan masyarakat kita sendiri dan juga pertahanan pribadi-pribadi kita masing-masing," tegas Jokowi.