Tujuan Usung Sohibul Iman, PKS Dinilai Jaga Tiket Masuk Kabinet Prabowo-Gibran

Warta Ekonomi, Jakarta -

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dicurigai memiliki tujuan tertentu dalam keputusannya untuk mengusung sosok dari Mohamad Sohibul Iman ketimbang Anies Baswedan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad curiga bahwa partai tersebut mencoba untuk mengamankan posisinya dalam jajaran kabinet dari Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming. 

Baca Juga: PKS Dicurigai Bakal Duetkan Sohibul Iman dengan Kaesang Pangarep

“Pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang adalah periode pertama. Lumrah jika mereka berharap bisa masuk ke periode kedua. Untuk menjaga asa PKS masuk kabinet Prabowo, cukup rasional jika mereka terlihat menghindari Anies, si anak macan,” terangnya dalam X, Senin (24/06/2024).

Kecurigaan ini bukan tanpa alasan, partai tersebut dikenal dekat dengan Anies. PKS sebelumnya lekat dengan mantan menteri pendidikan tersebut baik dalam pesta demokrasi di Indonesia. Keduanya memiliki simbiosis mutualisme yang sudah terlihat dalam perjalanan politik mereka.

"PKS selalu menjadi pendukung utama Anies, baik dalam Pilgub DKI 2017 maupun Pilpres 2024. Mengapa PKS kali ini terlihat enggan mengusung Anies? Alasan bahwa partai ingin memajukan kader sendiri nampak terlalu formil, komunikasi mereka terlihat normal saja. Bahkan buah dari dukungan pada Anies di 2024, suara PKS mengalami peningkatan dari 50 kursi menjadi 53 kursi di DPR RI. Di Jakarta, PKS bahkan menjadi pemenang Pemilu dengan perolehan suara sekitar 16,68 persen suara,” jelasnya.

Menurut Saidiman, tidak mungkin partai ini tetiba menjauhi sosok dari mantan gubernur tersebut tanpa alasan. Kemungkinan besar salah satunya adalah adanya pengaruh dari pemerintahan mendatang yakni Prabowo-Gibran. Apalagi mengingat bagaimana hampir sepuluh tahun jajaran pemerintahan tidak dirasakan oleh PKS.

Baca Juga: PKS Dinilah Ceroboh, Sohibul Iman Bakal Sulit Capai Elektabilitas Anies dan Ridwan Kamil

“Jika persoalannya bukan antara PKS dan Anies, maka kemungkinan persoalannya adalah antara PKS dengan pihak lain. Dengan siapa? Kemungkinan dengan pemerintahan mendatang. Cukup wajar jika sekarang mereka ingin mengakhiri paceklik kekuasaan eksekutif di tingkat nasional. Mau masuk pemerintahan oke, tapi apa hubungannya dengan Anies?” tuturnya.