PKS: Wakil Rakyat Sudah Mewakili Rakyatnya dalam Bermain Judi Online

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta untuk segera melaporkan sejumlah nama-nama anggota legislatif yang terlibat dalam ekosistem dari judi online. Hal ini demi menjaga marwah dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Elite Partai Keadilan Sejahteran (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan ketidakjelasan nama-nama yang terlibat kejahatan tersebut bisa mengakibatkan generalisasi serta sentimen buruk terhadap DPR. Di sisi lain, adanya proses hukum juga akan memberikan kepastian dalam upaya penanganan judi online di Indonesia.

Baca Juga: Ini yang Ditunjukkan PKS Melalui Pencalonan Anies-Sohibul Iman di Jakarta

“Bila memang terbukti, maka sanksi berat layak didukung, itu juga untuk mengkoreksi tuduhan generalisasi seolah-olah semua Anggota DPR; Wakil Rakyat sudah mewakili rakyat dalam hal main judi online," ungkapnya dilansir Senin (01/07/2024).

Hidayat mengatakan pengusutan tuntas juga akan memberikan contoh, apalagi dibarengi dengan sanksi berat terhadap anggota legislatif yang terlibat judi online. 

“Yang terbukti salah maka diberikan sanksi, tetapi anggota yang tidak terlibat, agar tidak ikut difitnah, dan yang paling penting itu juga dalam rangka menjaga marwah DPR RI,” ujarnya.

HNW berulang kali menyampaikan bahwa negara ini sudah masuk ke dalam darurat judi online, sehingga pemerintah harus berada dalam barisan garda terdepan dalam hal memberantas judi online.

Ia meminta satuan khusus yang telah dibentuk pemerintah untuk bertindak serius dan tak hanya memprioritaskan kepada pencegahan, tapi mestinya malah tegas dan tanpa pandang bulu dalam menangkap bandar-bandar judi online.

Baca Juga: Sebut Bukan Urusan, Menkominfo Budi Arie Dinilai Tak Serius Hadapi Judi Online

“Satgas harusnya bertindak lebih cepat dan lebih konkret lagi. Masalah judi online ini telah disebut menimpa anggota DPR/DPRD.” ujar HNW