Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Lebih Baik Bambang Pacul daripada Jokowi untuk Jadi Ketum PDIP

Lebih Baik Bambang Pacul daripada Jokowi untuk Jadi Ketum PDIP Kredit Foto: Andi Hidayat
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pegiat media sosial Jhon Sitorus menilai lebih baik Ketua DPD PDIP Jawa Tengah (Jateng) Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul yang menggantikan posisi Megawati Soekarnoputri daripada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Karena menurut Jhon, Jokowi tidak tahu etika dan gagal tes internal untuk menjadi ketua umum (Ketum) PDIP setelah meminta perpanjangan jabatan, sehingga Bambang Pacul lebih cocok menempati posisi tersebut.

Baca Juga: Prabowo dan Jokowi Diprediksi Sedang Bernegosiasi Mengenai IKN

"Kalo pengen jadi ketum PDI Perjuangan, mbok ya tau etika. Udah minta 3 periode atau perpanjangan jabatan, itu saja sudah GAGAL tes di internal PDIP. Mending Bambang Pacul sih dari Jokowi jadi ketum partai," ucapnya, dikutip dari akun X pribadinya, Senin (15/7).

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Jateng Bambang Pacul menyebut tidak mudah menggantikan trah Sukrano di PDIP menanggapi isu terkait usulan Presiden Jokowi menggantikan posisi Megawati. Ia pun menyoroti perjuangan Ketum PDIP itu.

"Dulu pergulatan terus, bergulat panjang, 1993 ketika boom seperti itu PDI terjadilah Kongres Luar Biasa di Sukolilo itu masih di era Orde Baru yang represif, lampu mati dan sebagainya karena Bu Mega akan menang. Kemudian Bu Mega statement saya Megawati Soekarnoputri adalah Ketua Umum de facto PDI, bergulat 1995, kemudian 1997 Pemilu, Ibu Ketua Umum berpidato saya tidak menggunakan hak saya sebagai warga Republik, wah pasukannya ikut semua, rontok itu 1997," kata Bambang Pacul di Kantor DPD PDIP Jateng, Semarang, Rabu (4/10/2023), dikutip dari Detik.

"Jadi mengganti trah Sukarno di PDI Perjuangan, mohon izin, itu nggak gampang. Karena apa, karena komunitas pemilih PDI itu utamanya Bung Karno. Jawa Tengah ini itu PDI Perjuangan direpresentasikan Bung Karno itu di angka 74 persen. Saya belum teliti di daerah lain tapi di Jateng begitu. Oleh karena itu perjalanan mengganti Ketua Umum mohon izin, artinya orang tidak belajar sejarah," lanjutnya.

Meskipun demikian, dirinya menyerahkan urusan ketua umum kepada Kongres, namun yakin suara PDIP akan menurun jika Megawati diganti.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya

Advertisement

Bagikan Artikel: