Rilis Survei LPI Cagub Kaltim: Mayoritas Pemilih Tidak Akan Memilih Dinasti Politik

Wakil Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Ali Ramadhan menyebutkan bahwa mayoritas responden tidak menyukai praktik politik dinasti. Hal itu diungkapkannya saat peluncuran survei pilkada, yang mengusung tema "Cagub Ideal untuk Provinsi Kaltim di IKN" yang berlangsung di Jakarta, Senin 12 Agustus 2024. 

"Dari temuan survei LPI didapati bahwa pandangan masyarakat terhadap politik uang dan dinasti, sebanyak 50.3% responden tidak akan memilih yang melakukan praktik dinasti politik. Sementara 67.6% masyarakat menyatakan menolak praktik politik uang," ulasnya. 

Ia melanjutkan bahwa realitas dinasti politik tidak diharamkan dalam demokrasi. Namun, mempunyai konsekuensi terhadap kualitas demokrasi itu sendiri seperti halnya, partisipasi politik warga hingga tata kelola pemerintahan yang cenderung akan sulit membendung kepentingan politik-bisnis dinasti ketika calon yang diusung itu terpilih. 

"Ya bagaimana kita dapat mengawal praktik tata kelola yang sehat dan setimbang, antara tri-matra kekuasaan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bila seluruh pucuk matranya berada dalam kendali atau jaringan dinasti politik? Yang sudah-sudah, teramat banyak kepentingan bisnis-politik dinasti bekerja melalui kuasa politik," ujarnya. 

Ia menambahkan, bahwa kompetisi Pilkada Pilgub Kaltim akan berlangsung ketat dan diproyeksikan hanya muncul dua paslon kandidat yaitu pasangan calon Rudy Mas'ud-Seno Adji dan pasangan calon Isran Noor-Hadi Mulyadi. Menurutnya, sejumlah daerah yang akan menjadi target perolehan suara yaitu, Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kertanegara. 

"Di atas kertas, pasangan Rudy Mas'ud-Seno unggul dalam hal perolehan dukungan politik partai untuk memenuhi persyaratan pendaftaran sesuai ketentuan undang-undang. Namun, apakah pasangan ini juga akan mampu meyakinkan pemilih terhadap praktik politik dinasti yang tidak disukai oleh masyarakat. Dan itu tergambar dari temuan survei. Apakah, nantinya realitas politik di Pilgub Kaltim akan menjurus pada calon tunggal atau menang dengan melawan kotak kosong, kita belum dapat memastikan. Proses politiknya masih dinamis," lanjutnya. 

Baca Juga: Bey Machmudin: Pengamanan Cyber Salah Satu Kunci Keberhasilan Pilkada Jabar 2024

Sementara itu, mantan walikota Balikpapan, Rizal Effendi yang hadir dalam rilis survei LPI menjelaskan, fenomena dinasti politik di Kaltim untuk saat ini berasal dari klan politik Mas'ud. 

"Rudy bukan satu-satunya politikus dari keluarga Ma'sud. Rahmad Mas'ud, kakak Rudy, menjabat sebagai Wali Kota Balikpapan pada periode 2021-2024. Pada periode 2016-2021, ia menjabat sebagai Wakil Wali Kota Balikpapan, mendampingi Rizal Effendi. Di Golkar, Rahmad menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Balikpapan. ada pula Hasanudin Mas'ud, kakak Rudy lainnya, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim dan Ketua DPD Golkar Kutai Kartanegara. Selain sumber daya politik, klan Mas'ud ini dikenal juga mempunyai bisnis di sektor minyak dan bisnis turunannya. Tetapi apakah seluruh modal politik dan ekonomi ini mampu dikerahkan untuk kemenangan politik pasangan Rudi-Seno Aji, kita belum bisa pastikan," terangnya. 

Untuk diketahui, survei LPI digelar pada 1-7 Agustus 2024 yang dilakukan di Kaltim di 10 kabupaten/kota. Antara lain, Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Mahakam Ulu, Paser, dan Berau. Metode survei yang digunakan adalah wawancara tatap muka, google form, surat elektronik, Whatsapp, dan zoom. Sedangkan teknik sampling yang digunakan pada riset ini adalah Stratified Multistage Random Sampling dimana subjek yang diambil oleh peneliti sebagai sampel adalah populasi penelitian yang besar dan berasal dari 1 provinsi yang terdiri dari 3 Kota dan 7 Kabupaten. Survei ini menjaring 100 reponden dengan rentang usia antara 17-65 tahun dengan 4.27% pada interval kepercayaan sebesar 95%. 

Turut hadir sebagai narasumber dalam rilis survei LPI antara lain, Dewan Pakar The Habibie Center, Direktur Politik Hankam BRIN Muhammad Nurhasim, Pakar Kebijakan Publik Asep Kususanto, Direktur Eksekutif The Prakarsa, Ah Maftuchan, dan Analis Ekonomi-Politik Mardiyanto.