Menyambut Kepemimpinan Prabowo-Gibran: Harapan Pengusaha Muda dalam Penanganan Kasus Mardani Maming

 Masa transisi kepemimpinan Republik Indonesia, menyisakan sejumlah catatan bagi presiden terpilih, seperti kepastian hukum dalam bidang investasi dan keberlangsungan pengusaha di tingkat nasional dan daerah.

Kepastian hukum ini sangat perlu, mengingat beberapa waktu belakang sentral perbincangan di kalangan guru besar dan akademisi terkait kasus gratifikasi dan suap Mardani H Maming saat menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Banyak pesohor hukum dan akademisi anti korupsi menilai, kasus yang menimpa mantan Ketua Umum BPP HIPMI merupakan kekeliruan dan kekhilafan penegak hukum dalam putusannya.

Padahal kasus yang dipersangkakan pada Mardani terkait Izin Usaha Pertambangan adalah keputusannya 11 tahun lalu, saat masih menjabat bupati. Tapi persoalan tersebut baru terkuak setelah ia selesai menjabat.

Bahkan, IUP yang dikeluarkan telah medapatkan sertifikat clear and clean (CNC) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selama 11 tahun. Sehingga bisa dipastikan, tidak ada masalah di situ.

Seperti yang disampaikan Prof Dr. Romli Atmasasmita, ada sebanyak delapan kekeliruan serius dalam penanganan perkara Mantan Bendahara Umum NU tersebut.

Bahkan ia menilai proses hukum terhadap Mardani H Maming bukan saja menunjukan kekhilafan dan kekeliruan nyata,tapi merupakan kesesatan hukum.

Situasi ini menurut Ketua Umum HIPMI Sumatera Barat Brian Putra Bastara, mengundang kegamangan bagi generasi muda yang hendak menjajaki bidang investasi dan keberlangsungan pengusaha di tingkat nasional dan daerah.

Baca Juga: Ketum HIPMI Sulteng, Minta Pemerintahan Prabowo-Gibran Tegakkan Keadilan untuk Mardani H Maming

Brian menyebut kasus yang menimpa Mardani H Maming adalah contoh nyata bagaimana generasi muda rentan terhadap ketidakadilan yang mengancam masa depan mereka.

“Kasus yang menimpa Mardani H Maming telah menarik perhatian public, perlu sekali penyelesaian yang adil guna memulihkan kepercayaan investor,” ujarnya.

Pada masa transisi ini Brian coba menopangkan harapan pengusaha muda Sumatera Barat pada presiden terpilih, agar penegakkan hukum dapat berjalan lebih baik sehingga tidak ada lagi, Mardani H Maming selanjutnya.

Serta ia minta pemimpin terpilih nantinya bisa menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keadilan sosial dan ekonomi sebagai pondasi utama untuk mencapai visi Indonesia emas.

“Maka, sangat penting bagi pemerintah baru untuk memberikan perhatian serius terhadap kasus kasus-kasu hukum yang mempengaruhi iklim bisnis,” ujarnya.

Mengingat dalam upaya mewujudkan Indonesia emas kepastian hukum merupakan variabel utama yang mendukung investasi dan keberlangsungan pengusaha di tingkat lokal dan nasional.