Tiga Arahan Bahlil ke Djoko Siswanto yang Baru Dilantik Jadi Kepala SKK Migas

Djoko Siswanto resmi dilantik sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Sarulla Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis Malam (07/11/2024).

Pasca dilantikanya Djoko sebagai Kepala SKK Migas yang baru menggantikan Dwi Soetjipto yang telah menjabat Kepala SKK Migas sejak 20 November 2018, Bahlil langsung memberikan beragam tugas berat ke pada Djoko Siswanto. Fokusnya terkait kedualatan energi yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto.

”Lifting kita sekarang seperti Bapak Ibu tahu, kita hanya 600 ribu BOPD dan sebenarnya bisa kita tingkatkan, tapi karena satu dan lain hal. Ada..sudah selesai bor atau eksplorasi 301 (sumur), sebagian 195 di Pertamina dan sebagian tempat lain. Saya minta kepada Pak Djoko yang baru dilantik, saya minta untuk dituntaskan, itu pekerjaan utama Bapak,” ujar Bahlil dalam sambutannya.

Baca Juga: SKK Migas Ajak Investor Global untuk Tingkatkan Industri Hulu Migas Indonesia

Berikutnya, Bahlil juga meminta ke pada Djoko untuk merampingkan alur regulasi dan koordinasi yang menghambat laju lifting Migas. 

”Terkait dengan sweetener yang akan teman-teman dari KKKS lakukan, silahkan tanyakan satu satu apa yang mereka minta. Selama itu aturan yang masih ada di Republik Indonesia, dan itu Permen atau PP, sampaikan, kalau tidak ada pun, sampaikan, kita cari jalan keluarnya,” lanjut Bahlil.

Terkait dengan sumber gas, Bahlil meminta untuk segera dirinci berap jumlah yang tersedia. Untuk kemudian dilakukan hilirisasi lewat Pertamina mau pun pihak swasta yang mampu mengerjakan. 

Baca Juga: Subsidi LPG 3 Kg Tetap Berlaku, Bahlil Pastikan Tak Ada Perubahan Skema Penyaluran

”Katanya tahun 2026 terjadi surplus, surplusnya dimana, segera sampaikan. Menyangkut dengan gas untuk bahan baku LPG C3 C4 dimana dan kita harus bangun industri nya, bekerja sama-sama Pertamina ataupun swasta nasional yang bisa melakukan. Pemegang-pemegang konsesi KKKS yang gasnya mulai akan produksi tahun 2026-2027, Pak DJoko, kita akan 60% sampai 70% itu konsumsi nya dalam negeri harus didorong untuk hilirisasi. Karena ini perintah Bapak Presiden Prabowo,” tutup Bahlil.