Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Dulu Pernah Ditolak Masuk, Ini Isu yang Akan Jadi Perhatian Presiden Prabowo dalam Kunjungannya ke Amerika Serikat

Dulu Pernah Ditolak Masuk, Ini Isu yang Akan Jadi Perhatian Presiden Prabowo dalam Kunjungannya ke Amerika Serikat Kredit Foto: Rahmat Dwi Kurniawan
Warta Ekonomi, Jakarta -

Minggu depan, Presiden Baru Republik Indonesia Prabowo Subianto akan mengunjungi Amerika Serikat (AS). Hal ini menjadi momentum menarik mengingat Presiden Prabowo adalah salah satu sosok yang sebelumnya pernah dibatasi untuk masuk ke wilayah AS.

Prabowo pernah dilarang memasuki AS karena dituduh terlibat dalam beberapa pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Misalnya pada tahun 2000, Prabowo ingin mengunjungi AS untuk menghadiri upacara kelulusan putranya di Boston, tetapi visanya ditolak karena diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM saat menjabat sebagai Jenderal Kopassus. 

Pada tahun 2012, Prabowo mengatakan bahwa dirinya masih ditolak untuk mendapatkan visa AS. Barulah ketika pada Oktober 2020, Prabowo diundang untuk mengunjungi AS sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia.

Penghapusan batasan oleh AS terhadap Prabowo menimbulkan berbagai analisis. Salah satu analisis yang paling kuat adalah karena Indonesia merupakan negara penting di kawasan Indo-Pasifik. 

Indonesia dianggap sebagai simpul penting dalam Strategi Indo-Pasifik. Artinya, hubungan bilateral yang baik dengan Indonesia akan menjaga kepentingan AS di kawasan IndoPasifik. 

Oleh karena itu, pemerintah AS mengesampingkan tuduhannya terhadap Prabowo terkait HAM atau “memaafkan” tuduhan pelanggaran HAM Prabowo.

Pada November ini Prabowo akan mengunjungi AS setelah selesai kunjungan ke China. Apa yang akan menjadi isu perhatian penting dalam kunjungan presiden Prabowo kali ini? 

Baca Juga: KBF International Fasilitasi Rencana Kerjasama Bisnis Amerika Serikat-Indonesia dalam Bidang AI dan Semiconductor

75 Tahun Hubungan Diplomatik AS-RI 

Tahun 2024 merupakan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik AS-Indonesia. Pada 13 November 2023, mantan Presiden Jokowi dan Presiden Biden sepakat untuk meningkatkan kemitraan antara kedua negara menjadi Comprehensive Strategic Partnership (CSP), supaya lebih baik untuk mengatasi tantangan global dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Pada 20 Oktober 2024, Presiden Biden mengucapkan selamat kepada Presiden Prabowo atas pelantikannya sebagai presiden baru, dan diharapkan memperkuat CSP dengan Indonesia, terutama di bidang kerja sama perdagangan, investasi dan pembangunan.

Perlu dicatat bahwa AS baru-baru ini secara aktif mendorong Indonesia untuk bergabung dengan Blue Dot Network (BDN), yang merupakan inisiatif sertifikasi infrastruktur, untuk memperluas pengaruh strategis di wilayah Asia Pasifik. Inisiatif BDN yang kontroversial mungkin akan menjadi salah satu isu potensial dalam jadwal kunjungan Prabowo ke AS kali ini.

Kerja sama Pertahanan AS-RI 

Terkait kunker Presiden Prabowo ke AS, pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, menganggap fokus utama pertemuan kedua kepala negara tak lepas dari isu kerja sama pertahanan.

“Kalau China mungkin dari sisi ekonomi, tapi kalau di Amerika Serikat lebih ke permasalahan pertahanan, pembelian alutsista mungkin, ataupun latihan gabungan bersama,” ujarnya dalam tayangan Primetime News, Metro TV, Kamis, 31 Oktober 2024.

Ke depan, pengembangan pertahanan akan menjadi salah satu fokus pemerintah Prabowo. “Sebagai Presiden yang berlatar belakang militer, Prabowo memiliki prestise yang tinggi di kalangan militer dan sebagian besar pendukungnya adalah militer. Para pembantu militer terpercayanya sering menggembar-gemborkan bahwa perlunya pertahanan yang kuat, yang berpotensi mempengaruhi kebijakan luar negeri ke arah pengembangan pertahanan,” kata Broto Wardoyo, dosen ilmu hubungan internasional Universitas Indonesia (UI), Sabtu, 2 November 2024.

Indonesia dinilai berperan penting dalam menjaga stabilitas kawasan. Dalam konteks ini, isu kerja sama pertahanan juga sangat mungkin merupakan perhatian pihak kedua.

Baca Juga: Pertamina Jajaki Peluang Kerja Sama Hulu Migas di Kawasan Amerika Latin dan Karibia

Konflik Palestina-Israel

Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia selama ini berusaha untuk menghimbau berbagai pihak agar konflik Palestina-Israel diselesaikan secara damai. Tetapi sebagai sekutu Israel, AS tidak pernah berhenti menyalurkan bantuan militer ke Israel.

Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa Indonesia dan AS telah menjalin kemitraan strategis komprehensif, tapi salah satu isu yang memecah kedua negara adalah soal konflik Palestina-Israel.

Presiden Prabowo sangat memperhatikan penyelesaian konflik Palestina-Israel. Pada 1 Juni 2024, di forum IISS Shangri-La Dialogue 2024, Bapak Prabowo menyebut bahwa Indonesia berkomitmen kuat untuk mendukung gencatan senjata yang komprehensif dan permanen sebagai langkah penting menuju solusi nyata dan langgeng untuk perdamaian antara Israel dan Palestina.

Lebih lagi, pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 yang diselenggarakan pada 20 Oktober 2024, Bapak Prabowo lagi menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan bangsa dan negara Palestina.

Hingga saat ini, Indonesia telah menawarkan serangkaian bantuan konkret bagi Palestina. Di masa depan, Indonesia akan terus dan aktif berfungsi penting dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. Diharapkan AS dan RI akan mencari solusi untuk penyelesaian konflik Palestina-Israel dengan kunker Presiden Prabowo kali ini.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Amry Nur Hidayat

Advertisement

Bagikan Artikel: