Lima Fokus Komitmen Indonesia Keluar dari Energi Fosil

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Divisi Tata Kelola Lingkungan dan Keadilan Iklim Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Syaharani, menilai jika Pemerintah Indonesia dalam negosiasi program kerja mitigasi dan transisi berkeadilan harus berkomitmen untuk keluar dari energi fosil, melindungi ekosistem maupun mempercepat pengembangan energi terbarukan.

“Ini termasuk dengan tidak menggunakan sumber energi dan teknologi yang memperpanjang energi fosil seperti pembangkit co-firing, produksi bioenergi skala besar dan carbon-capture storage atau CCS,” kata Syaharani dalam keterangan di Jakarta, Senin (11/11/2024).

Baca Juga: Hadiri COP 29, Pertamina Tegaskan Komitmen Dukung Transisi Energi Nasional

Menurut Syaharani yang turut serta dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa COP29 di Baku, Azerbaijan, mengatakan bahwa menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius hanya dapat dilakukan melalui komitmen tegas untuk menghentikan penggunaan energi fosil serta melindungi ekosistem.

Dalam keterangan yang sama, Direktur Eksekutif Yayasan Pikul sekaligus Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI), Torry Kuswardono menyebut paling tidak ada lima hal yang harus menjadi fokus dari delegasi Indonesia.

Pertama, pemerintah wajib berkomitmen serta memimpin agenda pembangunan serta ekonomi yang sejalan dengan target 1,5 derajat Celcius tersebut.

Kedua, pemerintah harus tegas menyatakan komitmen perlindungan dan pemulihan ekosistem sebagai unsur kunci demi menunjang adaptasi.

Baca Juga: Disaksikan Presiden, PLN Perkuat Kolaborasi Global Bersama China untuk Swasembada Energi

Ketiga, Indonesia wajib menekan negara-negara maju dalam memenuhi janji target pendanaan iklimnya, termasuk meningkatkan pendanaan hibah untuk mitigasi, adaptasi, serta kehilangan dan kerusakan.

Keempat, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto didesak untuk mendorong agenda redistribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya demi keadilan yang menjadi syarat ketahanan iklim rakyat.

Terakhir, pemerintah wajib melindungi kelompok rentan sekaligus memastikan keterlibatan bermakna dari masyarakat. Hal ini juga turut melibatkan perempuan, orang muda, petani gurem, masyarakat adat, nelayan kecil dan tradisional, kelompok disabilitas, buruh, dan masyarakat rentan lainnya dalam proses mitigasi dan adaptasi.

Baca Juga: Dukung Target Netralitas Karbon 2030, TBS Energi (TOBA) Akuisisi Saham Perusahaan Singapura

Sebelumnya, Ketua Delegasi RI untuk Konferensi Perubahan Iklim PBB/Conference of the Parties (COP) ke-29, Hashim S Djojohadikusumo mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki sejumlah program baru, diantaranya 100 gigawatt energi terbarukan.

"Pemerintah Indonesia sudah menetapkan suatu program investasi besar sekali. Ini selama 15 tahun ke depan sampai 2040, investasi sebesar US$235 miliar," kata Hashim usai meresmikan Paviliun Indonesia di lokasi penyelenggaraan COP29 di Baku Olympic Stadium, Azerbaijan, Senin (11/11/2024).

Baca Juga: Indonesia-China Kolaborasi Mineral Hijau, Dorong Investasi Energi Bersih di Era Prabowo

Hashim menyebutkan, investasi tersebut untuk membangun tambahan daya listrik sampai 100 lebih gigawatt berupa energi panas bumi, tenaga air hingga nuklir.