Mulai Berkantor 2028, Prabowo Belum Mau Pindahkan Ibu Kota ke IKN?

Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensat) menyoroti keputusan terbaru dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Baru-baru ini istana menyatakan bahwa presiden akan mulai berkantor pada 2028 di Nusantara.

Hensat menilai pernyataan tersebut merupakan penegasan terkait dengan nasib pindahnya ibukota dari Jakarta ke Nusantara. Saat ini, presiden tengah berupaya untuk meredamkan polemik soal pembangunan IKN.

Baca Juga: Dampak PPN 12 Persen, PDIP Minta Prabowo Tetap Beri Subsidi BBM dan Transportasi

"Akankah ibukota negara pindah ke Kalimantan? Itu dulu, yang pertama itu mengklarifikasi polemik tentang nasib ibukota, jadi bukan kepindahan ya, nasib ibukota baru atau nasib Nusantara, dan nasib Nusantara di tangan Pak Prabowo," kata Hensat, dilansir Jumat (13/12).

Di sisi lain, Hensat melihat pernyataan Prabowo tersebut juga sebagai penegasan bahwa ia melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh presiden sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi).

"Yang kedua adalah, ini adalah kenegarawanan Pak Prabowo yang menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi," ujarnya.

Namun, Hensta melihat pernyataan tersebut tak langsung menandakan bahwa ibukota akan pindah ketika Prabowo sudah mulai berkantor di IKN. 

Menurutnya, Prabowo bisa jadi hanya sekedar berkantor saja di sana, tanpa menegaskan kepindahan ibukota dari Jakarta ke Nusantara.

"Kalau misalnya Pak Prabowo berkantor di sana, bukan serta merta langsung artinya ibu kota pindah. Ya, berkantor di sana bisa, istana ada, kan bisa. Kita punya istana di Bali, Bogor, Jakarta, Puncak, sekarang tambah di Kalimantan," kata Hensat.

Baca Juga: Dua Bulan Pemerintahan Prabowo, BTN Salurkan KPR Subsidi dan Nonsubsidi Capai 28 Ribu Unit

"Tapi, apakah serta merta pindahkan ibu kota? Ya, nanti belum tentu, tapi minimal apa yang disampaikan Pak Prabowo itu meredakan polemik dan menunjukkan kenegarawanan dia," pungkasnya.