Dampak PPN 12 Persen, PDIP Minta Prabowo Tetap Beri Subsidi BBM dan Transportasi

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah minta pemerintah Prabowo Subianto menerapkan kebijakan mitigasi secara komprehensif untuk mengantisipasi dampak penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen secara selektif.

Menurut Said, pemberlakuan tarif baru pada Januari 2025 tidak boleh memberatkan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah.

"Kami meminta pemerintah untuk menjalankan kebijakan mitigasi secara komprehensif. Hal ini untuk memastikan dampaknya tidak terlalu membebani masyarakat yang daya belinya sudah menurun,” ujar Said.

Said mengusulkan sejumlah langkah mitigasi untuk membantu masyarakat menghadapi dampak kenaikan PPN. Pertama, perlu penambahan anggaran perlindungan sosial. Ia menekankan pentingnya memperluas penerima manfaat perlindungan sosial.

“Tidak hanya untuk rumah tangga miskin, tetapi juga kelompok rentan miskin. Program ini harus tepat waktu dan sasaran,” terangnya.

Kedua, subsidi energi. Menurutnya, pemerintah diharapkan mempertahankan subsidi BBM, gas LPG, dan listrik untuk rumah tangga, serta memastikan driverojek online tetap mendapatkan akses BBM bersubsidi.

Ketiga, subsidi transportasi dan perumahan. Subsidi transportasi umum perlu diperluas untuk mendukung moda transportasi massal harian, sementara subsidi perumahan harus difokuskan pada kelas menengah bawah.

Keempat, bantuan pendidikan. Diperlukan penguatan bantuan pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi agar menjangkau lebih banyak masyarakat menengah bawah.

Kelima, operasi pasar rutin. Operasi pasar perlu digelar setidaknya dua bulan sekali untuk menjaga stabilitas inflasi dan memastikan harga pangan tetap terjangkau.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu juga mendorong pemerintah meningkatkan penggunaan barang dan jasa UMKM dalam pengadaan pemerintah.

Ia menyarankan agar porsi belanja barang dan jasa untuk produk UMKM dan koperasi dinaikkan dari 40% menjadi