Rencana Kerja Sama Kemenkop-DPRD Jateng Sukseskan Program Prioritas Pemerintah

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menerima audiensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi B Provinsi Jawa Tengah di kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop), Kamis (09/01/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Menkop Budi Arie menyatakan kesiapan Kemenkop menjalin kemitraan dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah Komisi B untuk menyukseskan berbagai program prioritas yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. 

Baca Juga: Pemerintah Wacanakan Koperasi Petani Sawit untuk Miliki Pabrik Minyak Goreng Sendiri

Menkop Budi Arie menyatakan program utama yang harus dikerja-samakan dengan berbagai pihak termasuk dengan pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah program swasembada pangan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan industri agro maritim berbasis koperasi, serta industrialisasi hilirisasi melalui koperasi. 

Kemenkop membuka kesempatan kepada siapapun untuk membantu menyukseskan program prioritas pemerintah tersebut. Diyakini dengan sinergi dan kerja sama yang intensif program prioritas tersebut dapat berjalan dengan baik di masa mendatang. 

"Nah kalau di Jawa tengah ada rekomendasi koperasi (yang siap) monggo saja, kita terbuka untuk bersama-sama menjalankan misi ini," kata Menkop Budi Arie, dikutip dari siaran pers Kemenkop, Senin (13/1).

Khusus untuk program MBG, Menteri Budi Arie menegaskan bahwa koperasi di manapun berada memiliki kesempatan yang besar untuk terlibat dalam rantai pasok bahan baku hingga dapat berperan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Untuk itu Menkop berharap pemerintah daerah Jawa Tengah dan DPRD-nya secara aktif memetakan koperasi-koperasi mana di wilayahnya untuk dapat didaftarkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjadi bagian dari ekosistem MBG tersebut. 

Di tempat yang sama Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mendorong peran pemerintah daerah termasuk DPRD untuk lebih intens membina dan mendampingi koperasi di wilayahnya agar dapat menangkap peluang yang besar dari program-program strategis yang ditetapkan pemerintah pusat. Dipastikan koperasi yang dapat menjadi bagian dari upaya menyukseskan program prioritas pemerintah ini berpeluang besar untuk tumbuh lebih besar. 

"Kita harus berupaya untuk mengkonsolidasikan koperasi-koperasi yang tidak aktif, untuk bisa didorong aktif lagi mumpung ini ada kesempatan. Program ini menjadi momentum untuk mendorong lagi kegiatan koperasi di daerah kita masing-masing," kata Wamenkop Ferry.

Bahkan, sambung Wamenkop Ferry, ada satu program unggulan yang melibatkan koperasi adalah penyaluran pupuk bersubsidi yang secara langsung dilakukan oleh produsen kepada gabungan kelompok usaha tani (Gapoktan). Namun syaratnya, Gapoktan ini harus berbadan hukum koperasi dimana pupuk yang disalurkan ini menjadi strategi untuk mewujudkan program swasembada pangan. 

Guna membantu koperasi di Jawa Tengah lebih aktif lagi, pemerintah melalui Kementerian Koperasi (Kemenkop) siap memberikan dukungan pembiayaan melalui Badan Usaha Layanan (BLU) Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM (LPDB-KUMKM. Untuk mendapatkan akses pembiayaan yang mudah, Ferry mendorong PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) untuk menjalin hubungan baik dengan LPDB-KUMKM.