Percepat Produksi Migas Nasional, KKP dan Kementerian ESDM Lakukan Ini

Sebagai informasi, kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut hasil verifikasi Laporan Capaian Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) KKP periode B24 tahun 2024. Verifikasi ini mengindikasikan perlunya kesepakatan di tingkat Eselon I antara ketiga lembaga untuk penyesuaian perhitungan luas dan besaran fasilitas migas dalam pengajuan KKPRL.

Kesepakatan memuat tata cara perhitungan luas fasilitas minyak dan gas bumi dalam permohonan KKPRL untuk sepuluh fasilitas antara lain: Jetty, Single Buoy Mooring, Non-Single Buoy Mooring, Well Head Platform, Jackup Rig, Floating Rig, Moving Rig/Drillship, area dumping limbah pengeboran dan hasil pengerukan sedimen, pipa bawah laut dan kabel bawah laut.

Kolaborasi KKP, Kementerian ESDM dan SKK Migas sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang mendorong sinergi antar instansi untuk mewujudkan pengelolaan perairan yang lebih efektif dan berkelanjutan.