BPSDM Jabar Terapkan LMS Gratis untuk Efisiensi Pelatihan OPD

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Barat terus berinovasi dalam meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).

Salah satu langkah strategis yang diterapkan adalah pemanfaatan Learning Management System (LMS) dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang tidak berbayar. Dengan langkah inovatif ini, BPSDM Jabar berharap pelatihan bagi ASN bisa lebih efisien dan tepat sasaran, sekaligus menjawab tantangan perubahan di era digital.

Kepala BPSDM Jabar, Hery Antasari, menyebutkan bahwa pemanfaatan LMS ini menjadi solusi efektif untuk menyelenggarakan pelatihan bagi organisasi perangkat daerah (OPD) di tengah keterbatasan anggaran.

“Tahun ini ada 923 jenis pelatihan yang bisa diselenggarakan melalui LMS. Sementara kebutuhan pelatihan mencapai Rp50 miliar, sehingga kita perlu melakukan seleksi ketat terhadap prioritas pelatihan yang akan dilaksanakan,” kata Hery usai mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kompetensi (Musrembangkom) di Cimahi, Selasa (25/2/2025).

BPSDM Jabar juga mengubah pendekatan dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Jika sebelumnya lebih banyak berfokus pada pelatihan manajerial, kini akselerasi kompetensi teknis dan digital menjadi prioritas utama.

Baca Juga: Jejak Keluarga Mantan Gubernur Jawa Barat Pertama, Kini Rambah Bisnis Restoran Legendaris di Bandung

“Pendekatan baru yang kita kedepankan adalah Corporate University (Corpu) Jabar dan Corpu Talent, yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Misalnya, pelatihan terkait critical thinking, manajemen strategis, kecerdasan buatan (AI) dalam birokrasi, dan berbagai kompetensi lainnya yang sangat dibutuhkan di setiap organisasi,” jelas Hery.

Selain itu, Musrembangkom yang digelar tahun ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan menjadi langkah strategis dalam menentukan kebutuhan pelatihan OPD di tingkat kota dan kabupaten.

“Musrembangkom ini bertujuan untuk meresmikan semua usulan yang telah dibahas sebelumnya di desk usulan, baik dari OPD maupun pemerintah kabupaten/kota, terkait penyelenggaraan pelatihan yang mereka butuhkan,” pungkasnya.