Kesepakatan Menko Airlangga dan DEN untuk Dorong Ekonomi 8%

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kemenko Perekonomian pada Rabu (12/03/2025).

Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendorong perekonomian nasional dengan koordinasi antar entitas Pemerintah agar stabilitas kondisi perekonomian nasional tetap terjaga.

Baca Juga: Menko Airlangga Teken Persetujuan Kongo Jadi Anggota Negara Penghasil Sawit

Menko Airlangga, dalam pertemuan tersebut, menyampaikan ke depan Pemerintah akan terus mendorong pencapaian target investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Senada dengan Menko Airlangga, Ketua DEN Luhut juga menuturkan bahwa Pemerintah ingin meningkatkan penciptaan lapangan kerja, salah satunya dengan mendorong industri padat karya. Untuk itu diharapkan berbagai peraturan terkait dengan investasi agar mampu mengakomodir kemudahan bagi investor.

“Kita juga perlu perhatikan terkait dengan capital market yang kita harus kembalikan bahwa fundamental terkait dengan fiskal tetap kita jaga, terkait dengan current account deficit dan juga budget deficit tetap kita jaga sesuai dengan apa yang diarahkan dan disampaikan dalam APBN,” ungkap Menko Airlangga, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Kamis (13/3).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menyepakati bahwa untuk mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% sesuai dengan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah hal akan didorong mulai dari percepatan penyelesaian dan implementasi kerangka kerja sama internasional seperti OECD, IEU CEPA, CP-TPP, Indonesia-Kanada maupun FTA dalam lingkup regional, peningkatan investasi yang dibarengi dengan Percepatan sectoral reform, hingga pengurangan inkonsistensi peraturan serta adanya desk bagi negara lain dalam melakukan aduan dalam permasalahan investasi di Indonesia.

Selain itu, Kemenko Perekonomian dan DEN juga akan mendorong review terhadap kebijakan tax holiday, dalam mengantisipasi adanya global minimum tax 15% dimana akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan, kebijakan insentif PPN DTP Mobil Listrik Hybrid, hingga penguatan KEK eksisting dan percepatan penetapan usulan KEK. 

Adapun terkait dengan KEK, Pemerintah akan terus mendorong untuk percepatan pengembangan KEK, salah satunya KEK Kura-Kura Bali, serta mendorong Quality Tourism di Bali.