Koperasi MIMS Diharapkan Beri Manfaat Besar Bagi Pekerja Migran

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyatakan dukungan penuh Kementerian Koperasi (Kemenkop) terhadap perjuangan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai pahlawan Devisa melalui pembentukan Koperasi Migran Indonesia Makmur Sejahtera (MIMS).

Hal tersebut disampaikannya dalam acara penandatanganan kesepakatan antara Inkubator Bisnis PMI (INBIS PMI) dengan PUM Netherlands, sekaligus launching Koperasi MIMS di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Jumat (11/4/2025).

Baca Juga: Sebagian dari Tujuh Mandat Inpres Kopdes Merah Putih Sedang Dikerjakan Kemenkop

Wamenkop mengatakan, pembentukan Koperasi MIMS ini menjadi sebuah milestone penting dalam upaya bersama membangun kemandirian ekonomi bagi para PMI melalui inovasi, pendampingan, pelatihan, dan kolaborasi strategis.

“PMI bukan hanya pahlawan devisa melalui remitansi, tetapi juga agen pembangunan ekonomi lokal dan nasional,” ucapnya, dikutip dari siaran pers Kemenkop, Rabu (16/4).

Tujuan Koperasi MIMS adalah untuk mengatasi masalah biaya-biaya yang dihadapi oleh calon pekerja migran, termasuk biaya pengurusan dokumen, pelatihan, dan biaya hidup selama pelatihan. 

“Koperasi ini diharapkan dapat memberikan solusi yang holistik bagi pekerja migran, baik pada saat penempatan maupun setelah kembali ke Tanah Air,” katanya.

Wamenkop Ferry menegaskan, dengan dukungan dari Kemenkop, diharapkan Koperasi MIMS dapat berkembang dan memberikan manfaat yang besar bagi pekerja migran. 

Pasalnya, program ini juga sejalan dengan upaya Pemerintah untuk memberikan peluang kerja yang besar di luar negeri bagi tenaga kerja produktif Indonesia.

Pihaknya juga menyambut positif upaya Kementerian Pekerja Migran menghadirkan solusi baru untuk mendukung pekerja migran. Terutama calon pekerja migran, dalam mendapatkan bantuan berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus PMI untuk pembiayaan mereka.

Menurut informasi yang disampaikan, skema KUR mengharuskan pekerja migran untuk memiliki kontrak sebelum mendapatkan pembiayaan. Namun, masalah muncul ketika biaya-biaya awal seperti pengurusan dokumen, pelatihan, dan biaya hidup selama pelatihan harus ditanggung di awal. 

“Dalam rangka mengatasi hal ini, LPDB akan membantu dalam pembiayaan biaya-biaya awal yang muncul,” ungkapnya.

Ferry menekankan, kehadiran Koperasi MIMS diharapkan menjadi wadah besar yang mendukung skema ini. 

“Melalui kolaborasi yang kuat, diharapkan pekerja migran Indonesia dapat mendapatkan solusi yang memadai untuk keberlangsungan karir mereka di luar negeri,” ujarnya.

Selanjutnya, kehadiran INBIS PMI sebagai inkubator bisnis dan Koperasi MIMS diharapkan mampu sebagai wadah usaha sekaligus jaringan ekonomi yang solid dan berkelanjutan.

“Melalui kerja sama dengan berbagai pihak dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat meraih pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ucapnya.

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah, mitra internasional, organisasi masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan dapat memperkuat implementasi skema ini.