Aksi Korporasi BUMN Diinspeksi Danantara, OJK: Itu Itu Kewenangan Pemegang Saham!

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menegaskan bahwa langkah Danantara—Badan Pengelola Investasi (BPI) Holding—yang mewajibkan evaluasi atas setiap aksi korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawahnya merupakan kewenangan sah sebagai pemegang saham utama.

“Terkait kebijakan Danantara mengenai aksi korporasi yang akan dievaluasi terlebih dahulu oleh BPI Danantara dan holding operasional, tentu hal itu merupakan kewenangan Danantara sebagai pemegang saham utama di BUMN-BUMN yang berada di bawahnya,” kata Mahendra, dikutip Minggu (11/5/2025).

Baca Juga: Danantara Diusulkan Punya Cadangan Bitcoin, Ini Respons Tegas OJK

Mahendra menyebut bahwa evaluasi tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan BUMN di bawah naungan Danantara. Menurutnya, OJK memahami dan menghormati langkah tersebut sebagai bagian dari kebijakan korporat pemegang saham.

OJK, lanjut Mahendra, terus menjalin koordinasi erat dengan Danantara di berbagai tingkat, baik di level pimpinan maupun operasional. Koordinasi ini difokuskan untuk membahas langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan peran BUMN, baik yang berstatus emiten maupun lembaga jasa keuangan.

Baca Juga: OJK Lempar Sinyal, Danantara Punya Kans Jadi Liquidity Provider Saham

“Langkah-langkah itu antara lain membahas penyiapan aturan pelaksana dan kebijakan yang dibutuhkan untuk mendukung Danantara dalam mengelola BUMN secara optimal serta meningkatkan peran BUMN dalam mendorong pertumbuhan sektor jasa keuangan,” jelasnya.

Mahendra juga menekankan bahwa pengelolaan dana oleh Danantara diharapkan dapat memberi kontribusi positif terhadap pendalaman pasar keuangan nasional. Ia optimistis kebijakan yang ditempuh akan menarik minat investor, baik domestik maupun asing, dan pada akhirnya memperkuat struktur perekonomian Indonesia.