Danantara Diusulkan Punya Cadangan Bitcoin, Ini Respons Tegas OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanggapi usulan Danantara, badan pengelola investasi negara, untuk mempertimbangkan menyimpan cadangan bitcoin sebagai langkah diversifikasi aset sekaligus penguatan nilai tukar rupiah.

Kepala Eksekutif Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, menyatakan pihaknya menghargai gagasan tersebut, tetapi menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap kerangka hukum yang berlaku.

"Kami sangat menghargai usulan yang cukup inovatif dari pelaku usaha, salah satu pedagang aset keuangan digital domestik, terkait dengan keinginan Danantara mempertimbangkan kepemilikan cadangan bitcoin. Namun, dalam menjalankan mandat pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, kami menekankan pentingnya pendekatan yang prudent dan berbasis hukum," ujar Hasan dalam Konferensi Pers RDK Bulanan OJK, Kamis (9/5/2025).

Baca Juga: OJK Lempar Sinyal, Danantara Punya Kans Jadi Liquidity Provider Saham

Baca Juga: Danantara Kendalikan BUMN, Rosan Perintahkan RUPS dan Aksi Korporasi BUMN Non Tbk Ditunda

Baca Juga: Jawab Rencana Danantara Bawa BUMN IPO, BEI: Belum Ada

Hasan menyebut, Danantara sebagai pengelola kekayaan negara memiliki tanggung jawab tinggi terhadap tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang memadai. Oleh karena itu, menurutnya, pendekatan yang lebih sesuai saat ini adalah melalui eksplorasi investasi strategis di ekosistem industri inovasi teknologi sektor keuangan nasional.

"Dalam hal Danantara ingin berkontribusi dan mengeksplorasi aset keuangan digital di Indonesia, pendekatan awal yang lebih tepat ialah berperan dalam pendanaan tokenisasi aset-aset riil dari kekayaan nasional, dengan dasar legalitas kuat dan manfaat ekonomi yang terukur," jelasnya.

Ia menambahkan, OJK akan terus mendampingi lembaga keuangan, termasuk Danantara, dalam menjajaki peran aktif mengembangkan inovasi keuangan digital nasional. “Tentu sambil tetap menjaga stabilitas keuangan nasional, memitigasi risiko, serta menegakkan praktik market conduct yang baik dan perlindungan konsumen,” tegas Hasan.