
Penolakan terhadap rencana penggabungan usaha antara Grab Holdings dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) semakin meluas. Komunitas ojek online (ojol) dari berbagai daerah menyuarakan penolakan mereka secara terbuka melalui surat kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Perkumpulan Online Roda Dua Se-Jawa Barat (POROS) menjadi salah satu yang lantang menolak aksi korporasi tersebut. Ketua Umum POROS Jawa Barat, Nurman Jaelani, menilai akuisisi akan mematikan pilihan bagi mitra driver, mitra penjual, dan pengguna.
“Akuisisi mematikan pilihan bagi mitra driver, mitra penjual maupun pengguna karena adanya kenaikan tarif harga potongan bagi mitra dan kenaikan biaya penggunaan jasa yang ekstrem kepada pengguna,” kata Nurman, Sabtu (10/5/2025).
Baca Juga: Merger Grab-Gojek Dinilai Tak Urgen, Pemerintah Diminta Bertindak
Ia juga menyoroti sistem pembagian orderan dan penentuan tarif yang akan semakin ketat bagi para pengemudi. “Mitra pengemudi juga berisiko menghadapi sistem yang lebih ketat dalam pembagian orderan dan penentuan tarif,” imbuhnya.
Nurman menyampaikan kekhawatiran mendalam atas kemungkinan akumulasi keuntungan dari kerja keras para mitra akan dibawa ke luar negeri oleh perusahaan asing. “Belum lagi ancaman terhadap kemandirian digital dan perekonomian negara sangat besar. Akuisisi juga akan menghilangkan keberadaan perusahaan karya anak bangsa yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Sebelumnya, Koalisi Ojol Nasional (KON) juga telah menyampaikan sikap serupa. Ketua Presidium KON, Andi Kristiyanto, mengungkapkan bahwa merger tersebut dikhawatirkan akan menekan pendapatan pengemudi ojol.
“Bagi para pengemudi ojek online (ojol) dan mitra penjual, merger ini bisa memberikan dampak yang beragam. Ada kekhawatiran bahwa kebijakan baru perusahaan hasil merger ini akan mempengaruhi pendapatan mereka,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Sikap tegas juga datang dari komunitas Driver Online Bersatu Bergerak (DOBRAK). Eeng, Koordinator DOBRAK, menyebut ada langkah sistematis untuk menguasai bisnis digital nasional oleh kapital asing.
“Sudah terindikasi ada langkah sistematis untuk menguasai bisnis digital oleh kapital asing. Bukan lagi dengan senjata, tapi dengan modal, algoritma, dan dominasi platform. Pemerintah harus hadir dan bersikap tegas, menutup semua celah yang memungkinkan pihak asing menguasai objek vital dan tulang punggung ekonomi digital nasional,” kata Eeng, Minggu (11/5/2025).
Di Kalimantan Tengah, komunitas ojol Mitra Gacor Palangka Raya juga menyuarakan penolakan mereka melalui surat kepada Presiden. Ketua Pangkalan Mitra Gacor Palangka Raya, Gandy Setiawan, menyebut sistem yang berubah justru berpotensi mengorbankan para mitra.
“Kami bukan robot yang bisa dibuang. Kalau sistem berubah jadi karyawan, maka banyak dari kami akan tersingkir karena tidak memenuhi kriteria,” ujar Gandy.
Baca Juga: GoTo dan Grab akan Merger, Ini Dampak yang Menghantuinya!
Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Hasil 6 Bulan Prabowo: Banyak Hal yang Telah Kita Capai
Ia mengajak seluruh pengemudi ojol Indonesia untuk bersatu menyuarakan penolakan terhadap aksi korporasi ini. “Ini bukan sekadar bisnis, ini soal nasib jutaan rakyat. Kami menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto, kepada Menteri Perhubungan, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), untuk menghentikan merger ini demi masa depan yang lebih adil untuk semua,” ucapnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Annisa Nurfitri
Tag Terkait:
Advertisement