Bunga Utang Bengkak, Ini Kata Sri Mulyani!

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah akan terus mewaspadai dan mengelola profil utang secara prudent dan terukur, meski beban pembayaran bunga utang menunjukkan tren kenaikan pada 2024.

Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan IV, menanggapi pandangan Fraksi PKB dan PKS yang menyoroti kondisi kesehatan fiskal, khususnya lonjakan pembayaran bunga utang negara.

“Pemerintah memastikan profil utang akan terus dikelola secara pruden dan terukur. Berbagai indikator mengenai kesehatan utang kami terus waspadai,” ujar Sri Mulyani, Selasa (8/7/2025).

Baca Juga: Sri Mulyani Tegaskan SBN Bukan Utang, Tapi Instrumen Investasi!

Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa realisasi pembayaran bunga utang pada 2024 mencapai Rp488,4 triliun, naik 11,04% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp439,88 triliun. Kenaikan ini turut mendorong rasio utang pemerintah terhadap PDB dari 39,21% pada 2023 menjadi 39,81% di akhir 2024.

Lonjakan tersebut menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, terutama dalam pos belanja non-prioritas. Namun Sri Mulyani menyebut bahwa kondisi tersebut masih dalam batas aman, dengan risiko yang terus dimitigasi secara aktif.

“Risiko suku bunga utang, risiko nilai tukar, dan risiko refinancing terus kami monitor dan tetap berada pada batas aman baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah,” tegasnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Ekonomi RI Tahan Guncangan! Tumbuh 5,03%, Inflasi Tekan di 1,6%

Menkeu juga menyoroti pentingnya memperkuat sumber pembiayaan dari dalam negeri melalui pendalaman pasar keuangan. Ia menilai upaya ini perlu kolaborasi lintas lembaga.

“Kita harus bekerja dengan otoritas moneter, OJK, dan industri keuangan untuk memperkuat stabilitas dan kemandirian pembiayaan negara,” ujarnya.

Pernyataan ini sekaligus menegaskan sikap hati-hati pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal di tengah tekanan eksternal seperti kenaikan suku bunga global, volatilitas rupiah, serta ketegangan geopolitik.